Fadli Zon minta pemerintah tak cepat puas dengan klarifikasi Dubes AS

Fadli Zon minta pemerintah tak cepat puas dengan klarifikasi Dubes AS. Kedutaan Besar AS di Indonesia menyatakan pelarangan Gatot memasuki negara tersebut adalah karena kesalahan administratif. Pihaknya pun saat ini telah mengambil tindakan untuk mengoreksi kesalahan itu.

2017-10-27 01:30:00

Panglima TNI dilarang masuk AS

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyarankan pemerintah untuk menyampaikan protes atas pelarangan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo ke Amerika Serikat. Pemerintah diminta tak puas dengan klarifikasi Kedubes AS bahwa pelarangan Gatot memasuki negara tersebut adalah karena kesalahan administratif.

"Jangan hanya minta klarifikasi, nah sekarang sudah dijawab klarifikasinya karena kesalahpahaman administrasi, terus so what. Ya kan enggak ada yang kebetulan," kata Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/10).

Menurutnya, masalah penolakan Gatot tak perlu diperpanjang. Tetapi, kata dia, harus diselesaikan lewat langkah diplomasi.

"Saya kira enggak perlu diperpanjang ya urusan penolakan itu jelas satu tindakan diplomatik. Apalagi ini seorang Panglima TNI, jangan melihat siapa Panglimanya tapi institusinya," tukasnya.

Kedutaan Besar AS di Indonesia menyatakan pelarangan Gatot memasuki negara tersebut adalah karena kesalahan administratif. Pihaknya pun saat ini telah mengambil tindakan untuk mengoreksi kesalahan itu.

"Kami telah mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah hal ini terjadi lagi. Tidak ada pembatasan perjalanan Jenderal atau istrinya, dan kami menyambut mereka ke Amerika Serikat," demikian pernyataan Kedutaan Besar AS yang dilansir dari situs resminya, Rabu (25/10).

Pemerintah AS pun menyatakan permintaan maaf atas kejadian tersebut dan berjanji kejadian ini tidak akan menghambat keberlangsungan kemitraan strategis antara Indonesia dan AS untuk seterusnya.

"Kami tetap menjaga komitmen kemitraan strategis dengan Indonesia, sebagai cara untuk memberikan keamanan dan kemakmuran bagi bangsa di kedua negara. Kami menyesalkan ketidaknyamanan yang ditimbulkan, dan telah mengkomunikasikan hal ini kepada pemerintah Indonesia," tutup pernyataan tersebut.

(mdk/ian)