Fadli Zon Jelaskan Asal Usul Tanah Prabowo Ratusan Ribu Hektare

Fadli menyebut tanah tersebut merupakan tanah bekas perusahaan yang bangkrut pada masa krisis 1998. "Malah Pak Prabowo menurut saya menjadi semacam hero karena menyelamatkan aset ini," katanya.

2019-02-18 12:20:35

Prabowo Subianto

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, menjelaskan asal usul tanah milik capres 02 Prabowo Subianto, mencapai ratusan ribu hektare. Menurutnya, tanah tersebut merupakan tanah bekas perusahaan yang bangkrut pada masa krisis 1998.

Kemudian, dilelang oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Wakil Ketua DPR mengklaim, cara itu dilakukan Prabowo sebagai upaya menyelamatkan lahan negara daripada jatuh ke asing.

"Dan banyak yang jatuh ke tangan asing. Jadi kita bersyukur bahwa itu jatuh ke tangan Pak Prabowo melalui suatu proses lelang. Jadi Pak Prabowo justru menyelamatkan aset bangsa," kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (18/2).

Fadli menyebut, Prabowo sebagai seorang pengusaha wajar membeli tanah tersebut lewat lelang.

"Yang dilakukan Pak Prabowo adalah saya kira, karena beliau juga dulu seorang pengusaha, saya kira semua pengusaha melakukan hal itu dan wajar. Malah Pak Prabowo menurut saya menjadi semacam hero karena menyelamatkan aset ini," jelas Fadli.

Diberitakan, dalam debat capres pada Minggu (17/2) kemarin, Joko Widodo ( Jokowi) mengungkap fakta tentang lahan yang dimiliki Capres Prabowo Subianto. Jokowi menyebut, Prabowo memiliki lahan di Kalimantan Timur sebesar 220.000 hektare, dan 120.000 hektare di Aceh Tengah.

Di akhir debat saat penutupan, Prabowo langsung memberikan klarifikasi soal lahan yang dimilikinya. Menurut Prabowo, lahan itu sebenarnya adalah milik negara, namun statusnya adalah hak guna usaha atau HGU.

Berita terbaru Prabowo Subianto selengkapnya di Liputan6.com

Terkait hal tersebut, Fadli menyebut Prabowo tengah berusaha mengembalikan ke negara. Dia klaim saat itu pun lahan itu bukan dimiliki Prabowo pribadi.

"Dan itu perusahaan, bukan milik pribadi beliau. Jadi hak guna usaha HPH, itu adalah perusahaan. Jadi bukan menjadi milik itu," kata wakil ketua DPR itu.

(mdk/lia)