Enggan Komentari Puisi Neno Warisman, Sandi Ingatkan Jaga Persatuan & Politik Santun

Terkait puisi tersebut Bawaslu sudah menerima laporan terkait dugaan pelanggaran kampanye dalam acara Malam Munajat 212 di Monas pada Kamis (21/2). Laporan tersebut kini tengah dibahas oleh Bawaslu DKI. BPN menyerahkan pada Bawaslu untuk diselidiki.

2019-02-24 09:15:00

Sandiaga Uno

Puisi 'Munajat 212' dibacakan Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Neno Warisman menuai reaksi publik. Pada potongan video yang beredar, Neno menyebut jika tidak memilih capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto- Sandiaga Uno, khawatir tidak akan menyembah Allah.

Calon wakil presiden, Sandiaga Uno, enggan menanggapi puisi Neno. Dia hanya mengingatkan agar semua pihak tetap menjaga persatuan jelang Pilpres 2019.

"Saya sampaikan, bahwa saya tidak layak sama sekali berkomentar mengenai doa, saya bukan ulama. Saya hanya mengerti doa dengan spesifik," ujarnya, saat ditemui usai lari pagi, di kawasan Pantai Sanur, Denpasar, Minggu (24/2).

"Tapi saya sampaikan, bahwa di tahun politik ini, mari kita jaga persatuan dan kebersamaan kita. Pastikan bahwa proses kampanye ini sejuk, damai dengan politik yang santun," kata Sandiaga.

Pilpres akan digelar 17 April mendatang. Di sisa 53 hari sebelum pencoblosan, semua pihak turun tangan merajut kebersamaan di masyarakat bukan merusak tenun kebangsaan.

"Harapannya, tinggal 53 hari lagi kita gunakan kesempatan ini, untuk merajut kebersamaan kita dan merajut tenun kebangsaan kita," ujar Sandiaga.

Untuk diketahui, terkait puisi tersebut Bawaslu sudah menerima laporan terkait dugaan pelanggaran kampanye dalam acara Malam Munajat 212 di Monas pada Kamis (21/2). Laporan tersebut kini tengah dibahas oleh Bawaslu DKI.

Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno, Ahmad Muzani, mempersilakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menyelidiki lebih lanjut kasus dugaan pelanggaran kampanye di aksi munajat 212, Kamis (21/2). Sebab, kata dia memang wewenang Bawaslu untuk menilai adanya pelanggaran atau tidak.

(mdk/lia)