Eks Dirdik Kejagung pesimis Jaksa Agung tuntaskan kasus Bansos Sumut

Keraguan itu lantaran Jaksa Agung berlatar belakang dari kalangan politisi.

2015-10-27 11:30:00

Jaksa Agung Prasetyo

Mantan Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung, Chairul Imam meragukan independensi HM Prasetyo. Keraguan Chairul itu menyusul dugaan keterlibatannya dalam kasus dana bantuan sosial Provinsi Sumatera Utara, yang menyeret bekas sekretaris jenderal Partai NasDem Patrice Rio Capella.

"Saya ragukan beliau sekarang. Jangan-jangan loyalitasnya ke parpol bukan ke presiden. Lebih baik Jaksa Agung itu orang karir, profesional. Kebebasan sekarang bisa dihambat kalau parpol kuat mempengaruhi pimpinan. Artinya, betul-betul harus independen," kata Chairul, di Jakarta, Selasa (27/10).

Pandangan serupa juga dilontarkan pegiat anti korupsi Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz. Ia menegaskan bahwa kasus dana bansos mengkonfirmasi apa yang dikuatirkan selama ini tentang indepedensi Jaksa Agung yang berasal dari partai politik.

Menurutnya, kejadian akhir-akhir ini mengkonfirmasi apa yang ICW kritisi selama ini mengenai posisi Jaksa Agung dan Menteri Hukum dan HAM dari unsur parpol. ICW mengkuatirkan telah terjadi loyalitas ganda.

"Adanya pertemuan di kantor Partai Nasdem terkait kasus bansos, tentu ada relasi antara Rio Patrice Capella (PRC) dan Jaksa Agung sebagai kader partai. Dalam kondisi ini, muncul apa yang disebut loyalitas ganda," kata Donal.

Nama Jaksa Agung M. Prasetyo akhir-akhir ini makin sering muncul dalam pemberitaan. Penyebabnya soal isu pencopotan dirinya dari kursi orang nomor satu di korps Adhyaksa, dan terseretnya Prasetyo dalam pusaran kasus suap yang menjadikan mantan Sekjen Partai NasDem Rio Capella tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi.

Soal perombakan kabinet, desakan mencopot Prasetyo datang dari aktivis dan politisi. Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW), Lalola Easter mengungkapkan bahwa kinerja jajaran Kejaksaan di bawah komando Prasetyo tidak memuaskan. Maka dari itu Lalola berharap ada reshuffle kabinet kerja jilid II untuk mendepak Prasetyo.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar ikut mendesak Jokowi agar mencopot Prasetyo dari jabatannya. Sebab Prasetyo dinilai tidak punya kapasitas kuat menegakkan hukum.

(mdk/gil)