Dukung pemerintah, GP Ansor nilai ideologi HTI rusak tatanan bangsa

2017-07-22 04:31:00

Hizbut Tahrir Indonesia

Sekjen Gerakan Pemuda (GP) Ansor Pusat Adung Abdulrahman menilai apa yang sudah dilakukan pemerintah dengan membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) adalah tepat. Misi didirikannya HTI di Tanah Air itu memang khawatir bisa merusak tatanan bangsa yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pembubaran HTI dilakukan pemerintah seiring dengan diterbitkannya Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas). HTI dinilai akan mengancam NKRI karena ingin menegakan khilafah.

"Terkait Perppu ini sikap Ansor adalah mendukung langkah pemerintah, karena kita sudah lama sekali melihat beberapa ormas termasuk HTI yang punya agenda untuk mendirikan satu negara yang berbeda dengan negara yang sudah kita miliki. Yang mimpinya itu mengembalikan negara pasca Rasulullah atau kekhalifahan," katanya ditemui usai pelantikan Pengurus Cabang GP Ansor Kota Bandung di Pendopo Wali Kota Bandung, Jalan Dalem Kaum, Jumat (21/7).

Sehingga dengan ditertibkannya ormas yang tidak berlandaskan pada Pancasila, ini diyakini akan menjaga stabilitas negara. Jika dibiarkan ormas yang memiliki nilai-nilai yang bertentangan dengan Pancasila akan mengancam kebinekaan yang sudah dipupuk puluhan tahun lamanya.

"Jika dibiarkan akan menimbulkan konflik dan perang saudara, dan tentunya akan menghambat pembangunan bangsa," ujarnya.

Dia menilai, Perppu itu juga bukan berarti membungkam ormas yang selalu lantang mengkritik pemerintah?. Begitu juga penilaian minor tentang adanya upaya pemberangusan umat Islam. "Saya rasa tidak. Apapun siapapun yang anti Pancasila harus dibubarkan, karena di sini Ansor dan NU memiliki peran besar dalam mendirikan bangsa ini," sebutnya.

Dia melanjutkan, tidak menentang dengan dakwah yang selama ini dilakukan HTI. Selama ini kalangan ulama juga tidak pernah menyatakan HTI sebagai ormas yang menyimpang dalam ajarannya.

"Tapi yang membedakan kita hanya aqidah kebangsaannya. Mereka memiliki misi dakwah mengusung khilafah, sedangkan kita menegakan dasar Pancasila yang sudah terbukti menciptakan kerukunan dan kedamaian," tegasnya.

(mdk/msh)