Dubes ditarik, urusan studi WNI di Australia tak boleh terganggu

"Urusan sekolah itu tidak boleh terganggu dengan urusan dinamika politik," tegas Mendikbud.

Pemerintah telah memutuskan menarik Duta Besar Indonesia untuk Australia, Nadjib Riphat Kesoema, menyusul tidak adanya itikad baik pemerintahan negeri Kanguru itu untuk mengklarifikasi penyadapan terhadap sejumlah pejabat, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ibu Negara Ani Yudhoyono.

Melihat sikap tegas pemerintah itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh meminta konflik yang terjadi antara kedua negara tidak berpengaruh terhadap 19 ribu pelajar Indonesia yang tengah menuntut ilmu di negara tetangga tersebut.

"Urusan sekolah itu tidak boleh terganggu dengan urusan dinamika politik. Karena pendidikan itu lintas negara, lintas politik, lintas ideologi lintas macam-macam. Sehingga tidak boleh pendidikan itu terganggu karena ada hubungan yang tidak baik karena ada urusan politik pemerintah. Sekolah tetap harus sekolah," ujar Nuh di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/11).

Meski demikian, Nuh melihat penarikan Dubes Indonesia dari Australia seharusnya menjadi peringatan bagi negara-negara tetangga. Sebagai tetangga, seharusnya Australia menunjukkan itikad baik dan menunjukkan sikap persahabatan dengan Indonesia.

"Bahasa kasarnya, Indonesia ini kurang apa? Kita kan sudah all-out memberi kepercayaan penuh kepada Australia. Anak-anak kita dorong belajar di sana dan seterusnya, kalau dia responsnya kelakuannya seperti itu kan rasa-rasanya kurang tata kramanya, kalau kata bahasa Pak Menlu urusan demokrasi, saya melihatnya urusan tata krama sebagai tetangga," tegasnya.(mdk/ren)