LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
  1. PERISTIWA

Dua TNI Tewas Ditembak, Pendekatan Keamanan Akan Digunakan Hadapi Separatis Papua

Menkopolhukam Mahfud Md menyebut kontak senjata tersebut bukti adanya gerakan separatis di Papua. Untuk menangani gerakan separatis di Papua, pemerintah memilih menggunakan pendekatan keamanan.

2019-12-18 14:38:39
Penembakan Papua
Advertisement

Dua prajurit TNI yang bertugas di Papua gugur usai kontak senjata dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Distrik Sugaba, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Kontak senjata ini terjadi pada Selasa (17/12) sekitar pukul 15.30 WIT.

Menkopolhukam Mahfud Md menyebut kontak senjata tersebut bukti adanya gerakan separatis di Papua. Untuk menangani gerakan separatis di Papua, pemerintah memilih menggunakan pendekatan keamanan.

"(Kontak senjata di) Papua menunjukkan bukti gerakan separatis itu memang harus dihadapi dengan pendekatan keamanan. (Pendekatan keamanan) untuk gerakan separatis ya," ujar Mahfud di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Rabu (18/12).

Advertisement

Peristiwa di Distrik Sugaba mirip dengan yang terjadi di Nduga beberapa waktu yang lalu. Keduanya merupakan bagian dari serangan gerakan separatis.

"Nah, orang yang kemudian seperti kasus Nduga dulu itu kan dimulai dari separatis menganiaya aparat. Lalu terjadi peristiwa itu. Kemarin (di Distrik Sugaba) juga terjadi lagi," ucapnya.

Advertisement

Penambahan Personel Wewenang TNI-Polri

Selain pendekatan keamanan, pemerintah juga akan melakukan pendekatan ekonomi, budaya dan sosial.

"Papua itu pendekatan pembangunannya adalah komprehensif. Meliputi sosial, ekonomi dan budaya. Pendekatan keamanan(juga akan dilakukan) karena nyatanya masih ada pembunuhan aparat dengan keji," tegasnya.

Terkait penambahan personel TNI-Polri di Papua, Mahfud enggan berkomentar. Menurutnya, terkait kebijakan penambahan personel adalah kewenangan TNI-Polri.

"Oh, nanti biar Polri dan TNI lah kalau itu ya. Itu kan yang bisa menghitung (kebutuhan personel dan penambahannya) itu adalah urusan TNI-Polri. Saya kebijakannya saja, kebijakan-kebijakannya," tutupnya.

(mdk/noe)

Kontak Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Metodologi Riset Workstation Disclaimer Syarat & Ketentuan Privacy Kode Etik Sitemap

Copyright © 2024 merdeka.com KLY KapanLagi Youniverse All Right Reserved.