DPRD DKI Pastikan Tunjangan Anggota Dewan Transparan dan Bisa Dipertanggungjawabkan

Khusus untuknya, publik dapat mengakses laporan keuangan yang telah ia publikasikan sejak periode pertama menjabat.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah memastikan gaji dan tunjangan yang diterima anggota dewan di wilayah DKI Jakarta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 

Hal ini disampaikannya usai menerima aspirasi massa Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPSI) yang berunjuk rasa di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (4/9).

Ima mengatakan, publik dapat mengakses laporan keuangan yang telah ia publikasikan sejak periode pertama menjabat. 

“Masyarakat bisa bebas melihat, dan kita bisa mempertanggungjawabkan kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan, tunjangan yang diterima anggota Dewan dikembalikan kepada masyarakat melalui berbagai bentuk kebijakan, seperti advokasi dan penyaluran aspirasi warga.

Oleh karenanya, dia menekankan penerimaan yang didapat tidak hanya dinikmati secara pribadi.

Lebih lanjut, menanggapi isu bahwa mahasiswa juga menuntut pencabutan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta, Ima membantah hal tersebut.

“Mereka tidak ada sampaikan itu,” kata dia. 

Meski demikian, Ima berujar masukan mahasiswa akan menjadi pertimbangan dalam pembahasan selanjutnya.

Menurutnya, DPRD akan mengkaji kembali besaran tunjangan pada forum resmi di rapat anggaran mendatang.

“Soal revisinya, kami akan diskusi bersama ketika rapat anggaran berikutnya,” kata Ima.

Ketika disinggung mengenai tuntutan mahasiswa agar tunjangan DPRD yang mencapai sekitar Rp70 juta dipangkas, ia menyebut penyesuaian hanya mungkin dilakukan dengan melihat kondisi keuangan daerah. 

“Kami nanti akan sesuaikan dengan PAD yang ada,” ujarnya.