DPRD DIY Minta Pemda Buat Inovasi Baru dalam Penyaluran Bansos

Dalam jangka panjang, pemberian bansos tidak mendidik masyarakat untuk menghidupkan perekonomian usai pandemi Covid-19. Terlebih pada sektor pendidikan dan pariwisata yang menjadi ujung tombak perekonomian DIY kolaps.

2020-07-11 23:08:00

Bansos Corona

DPRD DIY meminta kepada Pemda DIY maupun Pemkab/Pemkot melakukan inovasi dalam menyalurkan bantuan sosial. Sebab menurut Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana, penyaluran bansos seperti buah simalakama.

Huda menuturkan pemberian bansos dari APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten/kota, dan dana desa akan memanjakan masyarakat karena menciptakan ketergantungan dan meningkatkan pola hidup konsumtif

Dalam jangka panjang, kata Huda, pemberian bansos juga tidak mendidik masyarakat untuk menghidupkan perekonomian usai pandemi Covid-19. Terlebih pada sektor pendidikan dan pariwisata yang menjadi ujung tombak perekonomian DIY kolaps.

"Dari anggaran total realokasi dan refocusing APBD DIY sebesar Rp320 miliar. Khusus Bansos hanya dialokasikan Rp200 miliar dan sudah tersalurkan sebesar Rp179 miliar," papar Huda, Sabtu (11/7).

"Untuk membangkitkan ekonomi skala besar perlu dorongan masyarakat. Pemerintah telah melakukan segala upaya. Namun tanpa ada dukungan dari masyarakat, maka semua itu sia-sia," sambung Huda.

Huda pun menyebut dalam penyaluran bansos yang tersisa, Pemda diminta agar kreatif dan inovatif agar bansos mampu menggerakkan perekonomian di masyarakat secara berkelanjutan.

Huda mencontohkan penyaluran bansos bisa digunakan untuk proyek padat karya di bidang ketahanan pangan, seperti pembangunan jalur ke sentra pertanian atau pengadaan tanaman pangan.

Huda menambahkan bahwa nantinya nilai bansos yang diterima warga memang lebih kecil dari nilai proyek. Meskipun demikian Huda meyakini terobosan itu tak akan dianggap sebagai penyelewengan oleh pemerintah.

"Di tengah revisi APBD tahun ini dan penurunan APBD tahun depan dan seterusnya, keterlibatan masyarakat dalam pemulihan ekonomi sangat diperlukan untuk mengatasi pengangguran dan ketimpangan kesejahteraan," papar Huda.

(mdk/lia)