DPRD Depok geram Sekda dan Kadis DPPKA bolos rapat pembahasan tol

Rapat berjalan alot. Warga menghendaki adanya kejelasan soal pembayaran jalan lingkungan.

Komisi A DPRD Depok dibuat kesal dengan sikap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Depok, Jawa Barat. Karena Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) tidak menghadiri undangan rapat Komisi A, terkait pembahasan pembangunan Jalan Tol Depok-Antasari (Desari), Senin (21/12). Dalam rapat itu dibahas tuntutan warga soal pembayaran jalan lingkungan. Namun karena kedua OPD tidak datang, maka pembahasan pun berjalan alot.

"Kami undang secara resmi kepada OPD. Tidak ada pemberitahuan mengapa tidak hadir. Ini kan tidak menghargai namanya," kata Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Depok Hamzah, Selasa (22/12).

Dirinya bisa memaklumi ketidakhadiran OPD jika ada konfirmasi. Seperti yang dilakukan Kepala BPN Depok yang memberi informasi tidak bisa hadir dan mengirimkan perwakilannya. "Ini lebih bisa diapresiasi, dibanding tidak memberikan kabar sama sekali," tegasnya.

Dalam rapat itu, sejumlah warga menuntut pembayaran jalan lingkungan yang terkena dampak pembangunan jalan tol. Namun belum ada kepastian apakah pembayaran bisa dilakukan atau tidak, karena belum ada penjelasan dari sekda dan bagian aset.

"Kami masih menunggu putusan Pemkot terkait hal itu (jalan lingkungan). Karena perlu ada penegasan dari pihak Pemkot terkait jalan lingkungan. Warga hanya mengatakan jalan mereka namun kepastiannya belum ada," kata Kasie Pengukuran BPN Kota Depok Eka Sukma.(mdk/cob)