DPR sebut ditangkapnya Patrialis Akbar tamparan buat lembaga negara

2017-01-26 12:55:08

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP, Arsul Sani mengatakan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar menjadi tamparan keras bagi seluruh lembaga negara. Arsul berharap KPK bisa mengusut tuntas keterlibatan pihak lain dalam kasus ini.

"Kejadian ini benar merupakan tamparan buat seluruh lembaga negara tidak hanya MK. Tentu kita harapannya bahwa kasus ini adalah kasus ya orang per orang," kata Arsul di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/1).

Arsul menjelaskan, hakim memiliki dasar hukum untuk memberikan vonis kasus korupsi apabila pelakunya adalah pejabat lembaga negara, termasuk hakim MK.

"Kalau kita lihat juga di RUU KUHP itu memang salah satu hal yang bisa dipergunakan oleh hakim untuk menjatuhkan vonis yang lebih berat atau pemberatan itu antara lain kalau pelakunya antara lain adalah pejabat," tegasnya.

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat, Rabu kemarin. Dalam OTT itu turut diciduk seorang Hakim Mahkamah Konstitusi, Patrialis Akbar.

Informasi yang didapat, Patrialis diciduk karena menerima suap dari pihak swasta terkait uji materi undang-undang soal impor. Bahkan disebut-sebut, yang bersangkutan sudah menerima Rp 2 miliar, dari yang dijanjikan Rp 5 miliar.

Ketua KPK, Agus Rahardjo membenarkan adanya penangkapan tersebut. Namun penjelasan lengkap soal OTT baru disampaikan siang nanti.

"Benar, ada OTT yang dilakukan KPK di Jakarta. Perkembangan lebih lanjut akan kami sampaikan pada hari ini," kata Agus saat dikonfirmasi terpisah.

Selain Hakim MK, kabarnya ada lima orang yang ikut diamankan penyidik.

(mdk/dan)