LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
  1. PERISTIWA

DPR bakal panggil Jokowi terkait kisruh ITC Mangga Dua

Aneh DPR mesti turun tangan menengahi sengketa di ITC Mangga Dua. Berdalih bakal netral.

2014-02-18 00:37:58
DKI Jakarta
Advertisement

Ketua DPR RI, Marzuki Alie, berencana memanggil Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo selaku pembina pengelola dan penghuni rumah susun di DKI Jakarta guna meminta informasi terkait kisruh pengelolaan pusat perbelanjaan ITC Mangga Dua, Jakarta Pusat. Hal tersebut karena adanya sengketa antara warga, Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS), dan pengelola dalam pengelolaan ITC Mangga Dua.

"Semua pihak terkait masalah kisruh penghuni rusun akan dipanggil oleh Dewan sehingga diperoleh informasi yang jelas. Kami juga akan memanggil gubernur selaku pembina untuk menyelesaikan masalah internal penghuni rusun di DKI. Kita akan cari solusi," kata Marzuki di Jakarta, Senin (17/2) malam.

Menurut Marzuki, penyelesaian sengketa di ITC Mangga Dua harus berpegang pada undang-undang telah ditetapkan. Dia umbar janji DPR tidak akan berpihak pada siapapun dalam kasus itu.

"Kami tidak memihak siapa-siapa, tapi pada hakikatnya kebenaran harus dikembalikan kepada peraturan," ujar Marzuki.

Sementara itu, Kapolresta Jakarta Utara, M. Iqbal, mengatakan pihaknya sudah berusaha menengahi para pihak bersengketa di ITC Mangga Dua. Tetapi, lanjut dia, mediasi itu belum berhasil.

"Kami juga telah menerima beberapa pengaduan dari penghuni terkait dugaan penipuan ketua dan sekretaris PPRS 1A ITC Mangga Dua. Satu perkara pengaduan sudah tahap P21 karena bukti yang diperoleh penyidik telah lengkap. Sisanya, masih diselesaikan penyelidikannya," kata Iqbal.

Baca juga:
November, kapal selam pertama buatan Indonesia mulai dibangun
Kompolnas curigai DPR ngotot revisi UU Polri
DPR minta Jokowi awasi netralitas PNS DKI di 2014
Baleg DPR usul Polri digabung dengan kementerian atau kompolnas
Buat kapal selam lokal, pemerintah habiskan dana Rp 2,18 T

Advertisement
(mdk/did)

Kontak Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Metodologi Riset Workstation Disclaimer Syarat & Ketentuan Privacy Kode Etik Sitemap

Copyright © 2024 merdeka.com KLY KapanLagi Youniverse All Right Reserved.