DPR minta Tito Karnavian pecat anggota Polri pecandu narkoba

"Jika ada yang terlibat peredaran narkoba, maka harus dipecat," ujar Nasir Djamil

2016-06-23 13:14:06

Anggota Komisi III DPR fraksi PKS, Nasir Djamil mengatakan, banyaknya anggota Polri yang terlibat dalam penggunaan dan peredaran narkoba, sebaiknya segera ditindaklanjuti oleh Komjen (Pol) Tito Karnavian jika berhasil menjabat sebagai Kapolri. Menurut Nasir, penanganan bagi anggota polisi pemakai dan pengedar narkoba itu, bisa dengan memberikan pendidikan dengan pendekatan keagamaan maupun sampai ke tindakan pemecatan.

"Banyak anggota Polri yang masih menggunakan narkoba dan mengedarkan narkoba. Masukan saya, didiklah para anggota Polri yang masih menggunakan narkoba itu di Pusdik, dengan pendekatan keagamaan," kata Nasir dalam fit and proper test calon Kapolri, di Gedung DPR Senayan, Kamis (23/6).

"Jika ada yang terlibat peredaran narkoba, maka harus dipecat," ujarnya menambahkan.

Nasir menyebut, Tito adalah harapan untuk melakukan perubahan di tubuh Polri, dan menjadikan pengelolaan SDM di kepolisian menjadi benar-benar profesional.

"Marilah kita kelola semua itu dengan merit system. Sehingga ketika Pak Tito jadi Kapolri, maka siapapun yang punya prestasi akan kita berikan kesempatan meskipun dia sekolah sore," ujar Nasir.

Politikus PKS itu menekankan, betapa pentingnya aspek perlindungan kepada para polisi yang bertugas di desk-desk berbahaya, agar mereka tidak berakhir nahas saat menjalankan tugasnya.

Selain itu, lanjut Nasir, diperlukan juga upaya-upaya di internal kepolisian, untuk menyeimbangkan pemahaman keagamaan dan hukum, agar kasus-kasus pelanggaran HAM oleh para anggota polisi bisa diminimalisir.

"Perlindungan terhadap anggota Polri yang melakukan tugas negara itu penting. Karena kita tidak ingin lagi ada anggota Polri yang ditembak, terkapar, dibuang ke sungai oleh para pengedar narkoba, dan sebagainya," kata Nasir.

"Kemudian, agar bagaimana di internal kepolisian bisa menyeimbangkan pendekatan keamanan dan hukum, dengan si manusianya. Sehinga, kita tidak ingin ke depannya ada laporan bahwa Polri melanggar HAM," pungkasnya.

(mdk/gil)