DPR Minta Pemerintah Pertimbangkan Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka di Juli 2021

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan, pemerintah perlu mengkaji lagi rencana pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM). PTM sendiri, direncanakan akan mulai pada Juli 2021.

2021-06-08 16:01:00

Belajar Tatap Muka

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan, pemerintah perlu mengkaji lagi rencana pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM). PTM sendiri, direncanakan akan mulai pada Juli 2021.

Salah satu alasan yang dia ungkap, yakni peningkatan kasus Covid-19. Kondisi ini sebaik ikut menjadi bahan pertimbangan.

"Perkembangan kasus sekarang setahu saya sedang meningkat lagi," ujarnya saat dihubungi, Selasa (8/6).

Progres vaksinasi untuk vaksinasi guru dan tenaga kependidikan (GTK) pun patut dipertimbangkan. Dia memprediksi vaksinasi untuk guru dan tenaga kependidikan akan sulit mencapai 100 persen dalam waktu dekat.

"Untuk GTK yang belum mendapatkan vaksin, sebaiknya tidak diwajibkan untuk masuk sekolah sebelum mendapatkan vaksin," ungkap dia.

Dalam pantauan politisi Golkar ini, belum banyak pula satuan pendidikan yang melaporkan kesiapannya. Karenanya sulit untuk menilai apakah sekolah-sekolah sudah siap untuk pelaksanaan PTM.

"Melaporkan ke website Kemendikbud. Terakhir saya lihat masih di bawah 50 persen oleh karena itu sulit bagi kita menilai kesiapan," imbuh dia.

Selanjutnya, berdasarkan pengamatan lapangan, masih banyak stakeholder di bidang pendidikan yang belum memahami isi SKB empat Menteri terkait PTM. Karenanya, dia meminta sosialisasi aturan tersebut lebih digencarkan lagi.

"Buat hotline pemantauan dari masyarakat. Lalu, adalan sosialisasi atau pelatihan dengan guru-guru untuk menyatukan mindset dan pemahaman terkait pandemi Covid-19," terang dia.

Jika melihat kondisi yang terjadi sekarang, maka pemerintah perlu mempertimbangkan pelaksanaan pelajaran tatap muka. Proses pembelajaran tatap muka bisa saja tetap dilaksanakan, tapi tidak untuk seluruh wilayah.

"Bisa dipertimbangkan untuk tidak menyamaratakan semua untuk diwajibkan (melaksanakan PTM). Melainkan, dibagi lagi per zona, ada yang wajib, ada yang diarahkan untuk ditunda dahulu," tandasnya.

(mdk/bal)