DPR Minta Pemerintah Bantu Gaji Karyawan Cegah PHK Massal Imbas Covid-19

"Jangan sampai kita terlambat dan salah menentukan kebijakan. Karena kegagalan menangani gelombang PHK akan mengakibatkan dunia usaha pailit dan naiknya kredit macet di bank,"

2020-04-17 14:24:40

Corona di Indonesia

Wakil Ketua Komisi VII DPR Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi dapat mengambil langkah cepat demi mencegah terjadinya PHK massal selama pandemi virus corona atau Covid-19.

Sekretaris Jenderal DPP PAN itu menyampaikan bahwa ada skema dukungan gaji atau income support yang bisa diterapkan pemerintah.

"Kebijakan ini memang tidak lazim, namun kondisi perekonomian dunia juga dilanda krisis global. Sehingga negara seperti Singapura, Malaysia, Thailand, bahkan Amerika Serikat menerapkan kebijakan income support ini," tutur Eddy dalam diskusi teleconference DPP PAN, Jumat (17/4).

Menurut Eddy, kenaikan angka PHK dalam situasi bencana non alam saat ini sangat cepat. Itu pun menyeluruh dari sektor formal mau pun informal yang turut menjadi penyangga ekonomi nasional.

"Dampak PHK menimbulkan masalah sosial dan membebani APBN. Belum lagi arus pekerja yang kembali ke kampung halaman akan menjadi tambahan beban bagi daerah," jelas dia.

Eddy menilai, dunia usaha baik itu sektor industri hingga UMKM kini tengah menunggu pemerintah mengambil keputusan dengan cepat dan tepat sasaran.

Terlebih, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sempat meyebut bahwa sudah ada 1,5 juta pekerja yang dirumahkan dengan 10 persen di antaranya terkena PHK.

"Jangan sampai kita terlambat dan salah menentukan kebijakan. Karena kegagalan menangani gelombang PHK akan mengakibatkan dunia usaha pailit dan naiknya kredit macet di bank," Eddy menandaskan.

Reporter: Nanda Perdana Putra

(mdk/ray)