DPR Minta Kemenhan dan Kemenlu Investigasi Pemilik Drone di Selat Malaka

Politisi Golkar itu meminta Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar untuk menginvestigasi secara mendalam atas kejadian ini. Dia mengungkapkan, jika ada oknum aparat yang terlibat dalam mempermudah masuknya aset militer asing masuk wilayah NKRI secara ilegal harus di tindak tegas.

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta TNI AL untuk memperkuat Under Water Surveillance pasca ditemukannya drone di Selat Malaka. Dia juga meminta TNI segera melakukan verifikasi pihak asing mana yang merupakan pengirim drone itu.

"TNI segera memperkuat pengawasan di bawah laut, jangan sampai ada oknum yang melakukan jual beli data wilayah Indonesia dan bekerja untuk pihak asing. Underwater Surveillance ini sangat penting dan kita tidak boleh lengah. Ini bukan kali pertama di temukannya drone pengintai bawah laut milik asing," katanya di Jakarta, Rabu (6/1).

Politisi Golkar itu meminta Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar untuk menginvestigasi secara mendalam atas kejadian ini. Dia mengungkapkan, jika ada oknum aparat yang terlibat dalam mempermudah masuknya aset militer asing masuk wilayah NKRI secara ilegal harus di tindak tegas.

"Potensi pengintaian asing sangat tinggi baik melalui drone maupun pergerakan kapal selam tanpa izin. Indonesia adalah episentrum dari kawasan Indo-Pasifik, sehingga banyak negara asing yang tentu memiliki agenda tersendiri dalam lautan Indonesia yang menghubungkan Samudera Hinda, Laut China Selatan hingga Samudera Pasifik," ujarnya.

Azis menjelaskan, saat ini keamanan laut perlu menjadi prioritas baik di permukaan laut maupun bawah laut. Oleh karenanya, pemerintah harus melakukan perubahan terhadap infrastruktur pendukung.

"Kita perlu melakukan modernisasi dengan rencana yang matang dan strategis. Kita tidak boleh lengah sama sekali," tutupnya.