DPR dorong pemulihan Kota Bima usai dilanda banjir bandang

2017-01-20 21:51:40

Banjir Bima

Kondisi wilayah Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), usai terkena banjir bandang menjadi perhatian khusus Komisi V DPR. Kunjungan kerja dilakukan guna memastikan peran pemerintah dalam menangani pascabencana tersebut.

Anggota Komisi V DPR Umar Arsal mengaku, pihaknya sengaja mendatangi wilayah Bima, dalam rangka kunjungan kerja. Sejauh ini pihaknya merasa puas terhadap tindakan dilakukan pemerintah dalam menangani banjir.

"Saya kira apa yang dilakukan pemerintah sudah cukup baik, cepat. Tentunya kami dari Komisi V akan mendorong hal-hal yang memang masih belum sempurna, seperti infrastruktur umum, jalan-jalan, dan juga bandara untuk segera diperbaiki," kata Umar dalam keterangannya, Jumat (20/1).

Umar menuturkan, kehadiran Komisi VDPR sekaligus untuk melihat secara langsung kondisi masyarakat. Ini sekaligus memastikan apa saja langkahtanggap darurat dilakukan Kementerian PU-Pera, Kemenhub, BMKG dan Basarnas.

Politisi Partai Demokrat itu kembali mengatakan agar banjir bandang tidak terulang kembali ada beberapa hal perlu dilakukan. Salah satunya pembenahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan peninggian sungai. "Komisi V juga mendorong pembenahan RTRW agar tidak berdampak banjir, serta peninggian batas sekitar 3 hingga 4 meter Sungai Padolo," terangnya.

Umar menambahkan bahwa pihaknya memastikan mendorong pembangunan fasilitas agar Kota Bima segera kembali tertata dengan baik. Ini terutama perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan, khususnya jembatan Podo dan jembatan Padolo. Selain itu memastikan keberadaan air bersih.

"Dan juga kita meminta kepadaBMKG untuk terus memberikan informasi cuaca ke masyarakat guna menghindari korban jiwa akibat bencana. Ditambah lagi kepada pemerintah Kemen PU-Pera, Kemenhub dan BMKG serta Basarnas perlu menyiapkan dana khusus, di luar program dan kegiatan Tahun Anggaran 2017, untuk penanganan bencana banjir, baik untuk korban banjir bandang Bima dan di daerah," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi V Fary Djemi Francis menegaskan bahwa Kota Bima harus kembali mendapat perhatian pascabencana terjadi pada Desember 2016 lalu. "Komisi V mitra kerja dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Hubungan memastikan, Basarnas dan meninjau apa saja yang sudah dilakukan pemerintah pasca banjir," terangnya.

(mdk/ang)