DPR Bentuk Panja RUU Pesantren dan Pendidikan Agama

Komisi VIII mendengarkan pandangan pemerintah terkait pembahasan RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Kemudian menyetujui Daftar Inventaris Masalah (DIM) dan membentuk Panitia Kerja (Panja).

2019-03-25 19:10:04

DPR

Komisi VIII DPR menggelar rapat kerja dengan Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menrisetdikti, Menkeu, Mendagri, MenPANRB, Menkum HAM, Pimpinan DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/3). Rapat itu membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.

Dalam rapat itu, Komisi VIII mendengarkan pandangan pemerintah terkait pembahasan RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Kemudian menyetujui Daftar Inventaris Masalah (DIM) dan membentuk Panitia Kerja (Panja).

Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher mengatakan setelah rapat ini DPR bersama pemerintah akan mulai membahas nomenklatur RUU Pesantren. Setidaknya, ada dua usulan soal nomernklatur tersebut.

"Ada dua usulan yang berbeda sekarang ini. Yaitu hanya untuk Undang-undang pesantren saja ataukah yang kedua RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dua-duanya memiliki alasan filosofis dan juga sosiologis yang sama," ungkapnya.

"Hanya saja tergantung kepada komitmen masing-masing panja pada waktu pembahasan nanti dari 1020 DIM apakah termasuk yang mau kita bicarakan itu perubahan nomenklatur ataukah tetap saja nomenklatur yang sama berarti pembahasan agak lama, lebih luas," sambungnya.

Sedangkan untuk panja yang mewakili pemerintah baru akan diterima DPR dalam waktu satu atau dua hari ke depan.

Di tempat yang sama, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menilai pembahasan RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan ini sangat penting untuk diselesaikan pembahasannya. Karena itu, Lukman optimis pembahasan ini akan segera rampung.

"Dengan penguatan-penguatan terhadap kelembagaan ini, saya sangat optimis sebelum berakhirnya masa bakti jabatan DPR ini bisa dituntaskan," ucapnya.

(mdk/ray)