DPD: Anggota DPRD pesta narkoba harus dihukum dua kali lipat

Anggota DPRD Tasikmalaya asal FPDIP ditangkap polisi saat pesta narkoba.

Tidak sedikit para pejabat publik yang terlibat dalam kejahatan narkoba. Bahkan seorang wakil rakyat kerap kali tertangkap sedang berpesta obat-obatan terlarang.

Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman menilai, untuk memberikan efek jera, jika seorang pejabat negara terlibat kasus narkoba seharusnya hukumannya lebih berat dari masyarakat pada umumnya.

"Justru sebagai anggota dewan hukumannya lebih berat, jadi kalau dia (masyarakat biasa) berapa, dia (pejabat publik) plus berapa," jelas Irman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (4/1).

Irman mengatakan, dalam kasus hukum yang melibatkan pejabat publik, independensi kepolisian juga ikut diuji dalam membantu pemberantasan narkoba. Dia menambahkan, kepolisian harus berani melihat secara objektif dan tidak pandang bulu dalam menindak pejabat yang terlibat kasus narkoba.

"Harus diproses, inilah diuji aparat kepolisian itu punya wibawa di depan hukum," imbuhnya.

Selain itu, dia juga beranggapan saat ini Indonesia sudah masuk dalam zona merah berbahaya terkait maraknya peredaran narkoba di tanah air.

"Makanya perang terhadap narkoba harus betul digalakan karena melibatkan dari pemuda hingga pejabat," tegas dia.

Oleh karena itu dia mendorong agar kepolisian dan pihak terkait bekerja secara optimal dalam memberantas korupsi.

"Kami DPD dorong pemerintah dalam hal ini BNN untuk bekerja lebih ekstra," tandasnya.

Sebelumnya, Seorang anggota DPRD Kota Tasikmalaya berinisial AT (44), warga Tawang Kota Tasikmalaya, terbukti telah menggunakan ganja dan benzo diazepam saat terjaring operasi lilin yang digelar Polres Tasikmalaya kota, Selasa (1/1) malam.

Hal tersebut didapatkan dari hasil tes urine dan multi drug screen test satuan narkoba Polres Tasikmalaya Kota.