Doni Monardo Ingatkan Anies: Tidak Boleh Terjadi Penumpukan Penumpang
Selain pembatasan penumpang di transportasi umum, Doni juga meminta kepada tiap-tiap kepala daerah dapat menginstruksikan jajaran di bawahnya agar bisa memanfaatkan pengeras suara di tempat umum. Harapannya agar mereka yang berada di tempat keramaian dapat menjaga jarak aman.
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona, Doni Monardo mengaku sudah mendapat laporan Gubernur DKI Anies Baswedan. Laporan diterimanya berupa kebijakan Pemprov DKI yang membatasi laju transportasi umum demi mencegah penyebaran Virus Corona.
"Anies telah komunikasi dengan saya, dan saya melanjutkan agar di semua tempat halte, stasiun baik itu kereta api, bus, di tempatkan petugas yang dapat memberikan informasi kepada pengemudi, sehingga apabila terjadi penumpukan maka harus segera bus bisa segera bergerak," katanya di Gedung BNPB Jakarta, Senin (16/3).
Menurutnya, pembatasan jarak di dalam moda transportasi umum bisa mengurangi potensi penyebaran Virus Corona atau Covid-19.
"Tidak boleh terjadi penumpukan penumpang karena terjadi penumpukan penumpang akan sangat membahayakan kesehatan siapa pun juga," tegasnya.
Selain pembatasan penumpang di transportasi umum, Doni juga meminta kepada tiap-tiap kepala daerah dapat menginstruksikan jajaran di bawahnya agar bisa memanfaatkan pengeras suara di tempat umum. Harapannya agar mereka yang berada di tempat keramaian dapat menjaga jarak aman.
"Menggunakan pengeras suara untuk mengingatkan di keramaian untuk jaga jarak, dan ini bila bisa dilaksanakan dengan baik maka akan sangat membantu termasuk kesadaran kolektif kita yang harus dibangun," ujarnya.
Terakhir, Doni mendesak kepada seluruh pihak untuk membantu upaya mitigasi dengan tidak menggunakan karpet di tempat-tempat umum, seperti rumah ibadah, hotel dan restauran. Sebab, percikan virus melalui liur orang terjangkit bisa saja menempel di karpet dan menularkan kepada orang banyak.
"Kita tak tahu apakah ada saudara kita yang ada mengalami atau telah terpapar virus ini kemudian bersin dan batuk lantas percikannya ada di karpet itu, ini akan mempercepat, ini adalah proses pencegahan semaksimal mungkin," tuturnya.
Kepala Daerah Diminta Berkoordinasi ke Pusat Soal Corona
Selain itu, dia meminta kepada seluruh kepala daerah untuk bisa berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam membuat kebijakan penanganan virus corona.
"Semua kebijakan daerah harus dikonsultasikan terlebih dahulu pada pemerintah pusat lewat gugus tugas dan dalam menetapkan protokol harus mencakup aspek pencegahan, respon, dan pemulihan," katanya.
Doni menegaskan, pemerintah daerah agar bisa mensosialisasikan arahan Presiden Jokowi tentang pentingnya social distances. Diketahui, hal itu adalah salah satu cara untuk meredam bagaimana penyebaran virus corona ini dapat ditekan.
"Pemerintah daerah bisa mengambil langkah kebijakan melalui sosial distances, dengan berpedoman kepada protokol yang berkaitan kegiatan belajar mengajar, kegiatan ibadah, berkumpul, dan proses kegiatan kerja ASN, aktivitas pekerja garis depan serta pemenuhan kebutuhan dasar," jelasnya.
Selain itu, Doni juga meminta kepada pemerintah daerah untuk semaksimal mungkin dapat memperkuat fasilitas kesehatan dengan melibatkan rumah sakit daerah, puskesmas, juga mengajak rumah sakit swasta dalam penguatan sistem laboratorium di wilayahnya masing-masing.
"Dalam penanganannya pemda harus melakukan kolaborasi berbasis komunitas yaitu pemerintah, akademisi atau pakar, dunia usaha, komunitas dan masyarakat, dan pelibatan sampai tingkat desa," lanjutnya.
Terakhir, Doni meminta pembuatan gugus tugas di tiap daerah dapat dilakukan segera namun tetap memperhatikan akuntabilitas dan utamanya pelayanan dan keselamatan masyarakat.
"Ini bersifat segera namun tetap akuntabel dan transparan dan memperhatikan keselamatan masyarakat, kepentingan antar daerah dan kepentingan nasional," tutupnya.
Reporter: M Radityo
Sumber: Liputan6.com