Djarot kerjasama PT KAI tertibkan bangunan liar pinggir rel
Namun terkait korban kebakaran Pemprov akan menyiapkan rumah susun dengan syarat memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli Jakarta. Dan untuk warga yang tidak memilik KTP tidak akan difasilitasi.
Kebakaran terjadi di pemukiman padat penduduk di Jl Mangga Dua VIII, Pademangan, Jakarta Utara, Sabtu (16/9). Kebakaran itu melalap 1.200 rumah yang dihuni oleh 1.500 orang. Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meminta agar PT KAI ikut serta dalam menertibkan bangunan liar di sekitar rel, karena itu menjadi wewenang dari KAI.
"Di sekitar rel itu kebakaran ya, rumah petak gitu. Jadi ini sebetulnya wilayahnya PT KAI, kalau di bantaran sungai itu kami sama BWSCC yang menertibkan. Maka berkali-kali saat berkoordinasi dengan PT KAI, tolong di bantaran rel agar diamankan," kata Djarot di Balai Kota DKI, Senin (18/9).
"Cuma sekali lagi sebagian besar bedeng-bedeng itu rawan kebakaran karena tidak memenuhi standar, standar bangunan, IMB enggak ada, sambungan listrik juga enggak bisa, memang ilegal. Cuma bagaimana PT KAI, bisa menertibkan itu," lanjutnya.
Namun Djarot mengaku terus melakukan komunikasi dengan PT KAI dalam hal penertiban bangun liar di sekitar rel kereta. Contoh di Lenteng Agung, sekitar Pasar Minggu, di sekitar Tebet sehingga ada koordinasi di tingkat wilayah kota. Bukan hanya dengan KAI namun juga dilakukan koordinasi dengan Kementerian PU-PR.
"Kalau kebakaran, bahaya juga karena bisa mempengaruhi kontruksi di atasnya, seperti ini loh penting untuk dikoordinasikan dan diberi langkah penanganan yang cepat dan tepat," jelasnya
Namun terkait korban kebakaran Pemprov akan menyiapkan rumah susun dengan syarat memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli Jakarta. Dan untuk warga yang tidak memilik KTP tidak akan difasilitasi.
"Maka kita bisa meminimalisir kebakaran, kan rumah-rumahnya kan sebagian besar ilegal, rumah bedeng-bedeng tentu saja kalau seperti ini kami tak bisa fasilitasi untuk di rusun. Kita harus lihat juga, itu rumah warga DKI atau tidak, kalau warga DKI ada harapan kita masukan sebagai penghuni rusun. Warga di luar DKI tentunya kami tak bisa fasilitasi karena banyak yang sudah antre pengen dapat rusun," pungkasnya.(mdk/ded)