Dituding dukung khilafah, PKS akan laporkan Laiskodat ke Mabes Polri

"DPP PKS akan menyampaikan laporan pidana ke Mabes Polri dan Pengaduan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI pada haris Senin, 7 Agustus 2017," kata Kepala Departemen Hukum dan Ham DPP PKS, Zainudin Paru.

2017-08-04 20:00:00

Viktor Laiskodat dilaporkan polisi

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan melaporkan Ketua DPP Partai Nasdem Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) atas pidatonya yang menuding empat partai, termasuk PKS yang mendukung berdirinya khilafah di Indonesia pada Senin (7/8). Selain PKS, Layskodat juga menyebut Gerindra, Demokrat dan PAN.

"DPP PKS akan menyampaikan laporan pidana ke Mabes Polri dan Pengaduan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI pada haris Senin, 7 Agustus 2017," kata Kepala Departemen Hukum dan Ham DPP PKS, Zainudin Paru di Kantor DPP PKS Jakarta Selatan, Jumat (4/8).

Zainudin menegaskan nanti pasal yang akan dilaporkan dengan Pasal 156 KUHP tentang, menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia.

"Sikap yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang anggota dewan apalagi sebagai Ketua Fraksi partai Nasdem DPR RI," tegasnya.

Dalam video berdurasi 02.06 itu, Viktor awalnya menyebut adanya kelompok ekstremis yang tidak menginginkan dasar negara NKRI. Mereka ingin bentuk negara khilafah.

Pernyataan Viktor, lanjut Zainudin, yang menghubungkan PKS beserta partai politik Iain yang menolak Perpu Ormas No 2 Tahun 2017 dengan dukungan terhadap kelompok ekstrimis dan ingin mengganti NKRI adalah fitnah dan bentuk kesesatan dalam berfikir.

Terkait hal tersebut DPP Partai PKS sangat mengecam keras pidato Viktor B. Laiskodat tidak sesuai dengan fakta dan menjurus pada provokasi serta fitnah bagi PKS.

"Ini yang sangat merugikan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai partai politik yang Iahir dan hadir di Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cita-cita mewujudkan Indonesia yang adiI, sejahtera, dan bermartabat," katanya.

(mdk/ded)