Distribusi pupuk subsidi lancar jika Pemda lakukan hal ini

Mentan berharap Pemerintah Daerah memiliki data konkrit melalui kroscek ke distributor dan pengecer.

Kuota penyaluran pupuk bersubsidi secara nasional tahun ini mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan  mitra pengadaan barang menaikkan harga jual. Untuk bisa memenuhi kebutuhan petani, Pemerintah Daerah (Pemda) diminta untuk berkoordinasi secara intens ke Kementerian Pertanian (Kementan)

"Kuotanya memang turun. Jadi para petani silakan membeli sesuai RDKK (rencana definitif kebutuhan kelompok). Biar nanti kepala Dinas Pertanian dan bupati yang akan berkoordinasi dengan kementerian," kata Menteri Pertanian, Suswono di hadapan ratusan petani di Balai Desa Pulosari Kecamatan Kebakkramat, Karanganyar, Jawa Tengah, Kamis (24/4).

Menurut Suswono, dengan anggaran Rp 18 triliun untuk pengadaan pupuk, pihaknya berharap tak ada kenaikan ongkos produksi. Sehingga pengadaan bisa naik menjadi 9,6 juta ton.

"Penurunan suplai pupuk pabrikan ke petani ini kita harapkan bisa diambil sisi positifnya. Harapannya bisa mendorong peningkatan porsi pupuk alami," imbuhnya.

Suswono berharap pemerintah daerah memiliki data konkrit melalui kroscek ke distributor dan pengecer. Jika arahannya dilakukan secara optimal, Suswono menjamin pengendalian distribusi pupuk bersubsidi itu akan berjalan aman. 

"Termasuk pengendalian harga jual tertinggi (HET) di tingkat pengecer. Untuk menambah suplai, kita akan menganggarkan  melalui APBN perubahan dan APBN 2015," ujarnya.

Dalam kunjungan kerjanya ke Karanganyar, Suswono yang didampingi Bupati Karanganyar Juliatmono, meninjau operasional mesin giling gabah yang dihibahkan ke Gapoktan Sari Makmur Desa Pulosari.

Sementara itu, Bupati Juliyatmono mengaku pihaknya tetap optimis, petani Karanganyar tetap bertahan meski terjadi kelangkaan pupuk.

"Kualitas produk pertanian kami tidak perlu diragukan. Petani juga jangan melakukan alih fungsi lahan pertanian menjadi alih fungsi menjadi pemukiman dan industri," pungkasnya.