Distribusi 4 ribu dokter spesialis di Indonesia dinilai belum merata

Kondisi tersebut bisa ditemukan di daerah-daerah yang masuk dalam kategori daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T). Oleh karena itu, pihaknya akan terus mendorong agar program Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) selama satu tahun terlaksana dengan baik.

2018-07-14 04:00:00

Dokter

Kongres Nasional Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam (KOPAPDI) di Solo, secara aklamasi memilih Sally Aman Nasution sebagai ketua umum. Sally akan menjabat sebagai ketua PAPDI selama periode 2018-2021.

Pemilihan dilakukan dalam Kongres Nasional ke-17 PAPDI yang dihadiri tidak kurang dari 4.000 dokter spesialis di Hotel Alila Solo, Jumat (13/7). Selain ketua umum, kongres juga menetapkan Irsan Hasan sebagai Ketua Kolegium Ilmu Penyakit Dalam Indonesia (IPD) periode yang sama.

Dalam konferensi pers di sela kongres, Sally mengatakan salah satu persoalan yang menjadi fokus PAPDI ke depan adalah membantu program distribusi dokter spesialis yang dijalankan pemerintah sejak 2017.

"Saat ini masih banyak rumah sakit yang belum memiliki dokter spesialis. Saya pernah melakukan visitasi ke Saparua (Maluku). Di sana ada rumah sakit di mana kamar operasinya tidak bisa beroperasi karena tidak ada dokter spesialisnya," ujarnya.

Menurut Sally, kondisi serupa masih ditemukan di daerah-daerah yang masuk dalam kategori daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T). Oleh karena itu, pihaknya akan terus mendorong agar program Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) selama satu tahun terlaksana dengan baik.

"Kita ini punya sekitar empat ribu dokter spesialis. Kalau dilihat berdasarkan rasio pelayanan kesehatan sebenarnya memang belum ideal, tetapi sudah mencukupi. Hanya saja distribusinya belum merata, hanya terkonsentrasi di kota-kota besar," katanya.

Sementara itu Irsan Hasan menilai program WKDS 1 tahun bisa menjadi solusi. Karena dalam setiap tahun tersebut dipastikan ada dokter spesialis yang lulus. Dengan demikian ketersediaan dokter spesialis di daerah akan selalu ada dan berkelanjutan.

"Program WKDS 1 tahun bisa menjadi solusi. Tapi tentu harus dibarengi juga dengan dukungan sarana dan prasarana," pungkas Irsan.

(mdk/cob)