Disinggung Dahnil Anzar, Istana Tegaskan Jokowi Tidak Tahu Kasus Dana Kemah

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mengetahui duduk perkara kasus dana kemah. Karena itu, Jokowi tidak perlu turun tangan untuk mengatasi kasus tersebut.

2018-11-28 11:45:48

Penyalahgunaan Dana Kemah

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mengetahui duduk perkara kasus dana kemah. Karena itu, Jokowi tidak perlu turun tangan untuk mengatasi kasus tersebut.

Ini disampaikan Pramono menanggapi pernyataan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak yang meminta Jokowi turun tangan soal dana kemah.

"Presiden tentunya tidak mengetahui permasalahan yang berkaitan dengan keuangan sama sekali," kata Pramono di Ballroom Grand Hyatt, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Rabu (28/11).

Politikus PDI Perjuangan ini mengakui, Jokowi memang menghadiri acara Kemah dan Apel Pemuda Islam Indonesia yang diikuti oleh 20.000 anggota Banser NU dan Kokam Muhammadiyah pada 2017 lalu itu. Namun, Jokowi tidak tahu menahu soal pengelolaan dana kemah.

Waktu itu, acara digelar di Lapangan Siwa, Kompleks Candi Prambanan, DIY, Sabtu (16/12).

"Intinya acara tersebut memang dihadiri presiden tetapi presiden tidak mengetahui permasalahan yang berkaitan dengan penganggaran kemudian pemanfaatan dari anggaran tersebut," ujarnya.

Pramono menyebut, sumber dana Kemah dan Apel Pemuda Islam Indonesia berasal dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Sebab, acara tersebut diinisiasi oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dengan melibatkan Pemuda Muhammadiyah dan GP Ansor.

Mengenai pengelolaan dana kemah yang kini dipersoalkan kepolisian, menurut Pramono, itu hal biasa. Pramono mengatakan, Dahnil hanya perlu menyampaikan pertanggungjawaban pemanfaatan anggaran kemah yang benar kepada kepolisian.

"Siapa pun harus mempertanggungjawabkan itu," kata Pramono.

Sebelumnya, Dahnil meminta Jokowi tak boleh diam saja. Menurut Dahnil, sejak awal Jokowi ikut terlibat kegiatan itu.

"Bahkan presiden juga saat itu yang meminta kegiatan itu diundur waktunya," ujar Dahnil Yogyakarta, Senin, (26/11).

(mdk/bal)