Diperiksa 8 jam, Wamenkeu dicecar soal anggaran Hambalang

Ketika ditanya soal pemenang tender mendahului kontrak apakah merupakan pelanggaran, dirinya enggan berkomentar banyak.

Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait  kasus Hambalang. Selama delapan jam diperiksa, Anny dicecar terkait anggaran tahun jamak (multiyears) proyek Hambalang.

"Kita menyampaikan bahwa yang disebut multiyears adalah kontrak barang dan jasa, proses pengadaan tidak terkait dengan dana yang disiapkan," ujar Anny kepada wartawan di gedung KPK usai pemeriksaan, Kamis (12/7).

Mengenai pengadaan konstruksi yang belum selesai tetapi anggaran sudah cair, dia mengatakan, kontrak multiyears menjadi satu kesatuan. "Jadi pengaruhnya sebelum kontrak disetujui oleh Kementerian Keuangan menjadi lembaga yang bersangkutan," ujarnya.

Sementara itu, ketika ditanya soal pemenang tender mendahului kontrak apakah merupakan pelanggaran, dirinya enggan berkomentar banyak terkait hal itu. "Oke soal kontrak tanyakan lembaga terkait saja yah," katanya singkat.

Diberitakan sebelumnya, Anny diperiksa sejak pukul 10.00 WIB. Dia baru keluar Gedung KPK pada pukul 18.00 WIB. "Ibu Anny dimintai keterangan terkait kasus Hambalang," ujar Juru Bicara KPK Johan Budi saat dikonfirmasi, Kamis (12/7).

Menurut Johan, saat proyek Rp 1,2 triliun itu berjalan Anny menjabat sebagai Dirjen Anggaran di Kemenkeu. Keterangan Anny dirasa penting untuk mengetahui anggaran pembangunan Hambalang. "Kapasitasnya sebagai dirjen anggaran," kata Johan.(mdk/lia)