Diisukan Hubungan Renggang, FX Rudy dan Jokowi Bertemu di Yogyakarta

Hubungan Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo (Rudy) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhir-akhir ini sering dikabarkan merenggang. Apalagi setelah putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka ikut mencalonkan diri dalam Pilkada Kota Solo 2020.

2020-02-02 15:36:00

FX Hadi Rudyatmo

Ketidakhadiran Rudy di sejumlah acara kunjungan kerja Presiden di Solo dan sekitarnya semakin menguatkan dugaan tersebut. Setiap kali dikonfirmasi wartawan terkait hal tersebut, Ketua DPC PDIP Solo itu selalu mengelak. Ada tugas lain yang diemban saat ada kegiatan Presiden di Solo. Sehingga dia harus berbagi tugas dengan Wakil Wali Kota Achmad Purnomo.

Spekulasi keretakan hubungan dua sahabat lama semasa masih di Solo tersebut akhirnya terbantahkan. Setelah lama tak berjumpa, keduanya mengadakan pertemuan di Yogyakarta, pada Jumat (31/1) malam.

"Benar Jumat kemarin kita ketemu di Jogja. Cukup lama kemarin bertemu beliau, sampai jam 20.30 WIB," ujar Rudy saat ditemui di Balai Kota Solo, Minggu (2/2).

Rudy menegaskan, dia tidak memiliki masalah dengan mantan Wali Kota Solo itu. Jokowi, dikatakannya, sebenarnya ingin bertemu saat Rakernas dan HUT ke-47 PDIP di Jakarta, Januari 2020 lalu. Namun saat itu ia berhalangan hadir, karena sedang memimpin upacara siaga bencana.

"Ya baru kemarin itu ketemu beliau. Kita nggak ada persoalan apa-apa," tandasnya.

Lebih lanjut Rudy menyampaikan, saat Rakernas PDIP di Jakarta, dia sempat dihubungi Mensesneg, Pratikno. Namun telepon genggam miliknya sedang tidak aktif. Pratikno mengira Rudy ikut menghadiri Rakernas dan HUT ke-47 PDIP.

Dalam pertemuan tersebut, Rudy melaporkan banyak hal tentang Kota Solo. Di antaranya tentang keberadaan Benteng Vastenburg, Taman Sriwedari, pemindahan sekolah hingga pengoperasian RSUD Bung Karno.

Terkait Pilkada Solo, Rudy juga menyampaikannya. Saat ini pihaknya menunggu rekomendasi dari DPP PDIP dan siap menjalankannya.

"Pilkada Solo juga sudah saya sampaikan, kita tinggal menunggu rekomendasi. Semua kita serahkan ke DPP. Siapa yang mendapat rekomendasi, itu yang harus dijalankan," pungkas dia.

(mdk/cob)