Digitalisasi dan Komunikasi, Kunci Sukses Pemkab Mentawai Boyong LHKPN Awards 2018

LHKPN Awards ialah sebuah penghargaan yang diberikan kepada pemerintah daerah atau lembaga yang telah menunjukkan komitmen tinggi dalam penyelenggaraan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Mentawai berhasil membawa pulang penghargaan LHKPN Tahun 2018 dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). LHKPN Awards ialah sebuah penghargaan yang diberikan kepada pemerintah daerah atau lembaga yang telah menunjukkan komitmen tinggi dalam penyelenggaraan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Bupati Kepulauan Mentawai, Yudas Sabaggalet, mengungkapkan, keberhasilan mereka membawa pulang penghargaan itu tidak lepas dari hadirnya digitalisasi yang terus berkembang di wilayahnya. Mereka juga selalu melakukan komunikasi dan koordinasi dengan semua pihak, supaya pelaporan LHKPN penyelenggara negara di Kepulauan Mentawai bisa tuntas tepat pada waktunya.

Kata dia, komunikasi dan koordinasi memiliki peran penting dalam kesuksesan pelaporan harta kekayaan pejabat negara. Apalagi, jumlah pejabat negara di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang harus melaporkan LHKPN mencapai 303 orang.

"Digitalisasi, komunikasi, koordinasi dan yang juga yang tidak kalah penting niat. Kalau tidak ada kemauan akan berat (melaporkan LHKPN)," ujar Yudas saat berbincang dengan merdeka.com di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, kemarin.

Dengan jumlah lebih dari 300 orang tersebut, supaya komunikasi berjalan lancar, mereka tidak segan untuk membentuk satu grup layanan pesan singkat. Dalam grup itu, di dalamnya terdiri dari seluruh pejabat yang wajib melaporkan LHKPN dan beberapa staff administrasi yang siap membantu apabila terjadi kesulitan dalam proses pembuatan LHKPN.

"Kita juga ada akses point di jaringan komunikasi, lalu ada staff. Jadi, jika kita tidak paham betul kan ada staff. Admin itu yang memandu 303 orang. Total 19 admin, semua punya akses komunikasi dan menjawab. Dan masing-masing admin punya tugas," jelasnya.

Lanjut Yudas, apabila digitalisasi dan komunikasi berjalan lancar maka pelaporan LHKPN kepada KPK tidak sulit seperti yang sering disampaikan pejabat negara lainnya. "Kalau saya kira tidak sulit. Saya sendiri belajar, jika ada yang tidak paham ya bertanya," ucapnya.

Ditambahkan Kepala Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai, Miko Siregar, ada sanksi yang bakal diterima penyelenggara negara di Pemkab Kepulauan Mentawai apabila telat atau tidak melaporkan LHKPN sampai batas waktu yang ditentukan. Pemberian sanksi itu sebagai salah satu bentuk komitmen Pemkab Kepulauan Mentawai untuk menyukseskan pelaporan LHKPN oleh pejabat negara di wilayah tersebut.

"Satu hal juga yang memberi penguatan dari kepala daerah, yaitu kita siapkan sanksi. Apabila ada orang yang tidak menyelesaikan sampai batas waktu, maka yang bersangkutan dikenakan tidak diberikan tunda (tunjangan daerah) atau TPP selama tiga bulan," tegasnya.

Lanjut dia, untuk tahun 2017 seluruh penyelenggara negara di Pemkab Kepulauan Mentawai telah melaporkan LHKPN kepada KPK tepat pada waktunya. Sejalan dengan Yudas, Ia menyampaikan, keberhasilan itu tidak lepas dari proses digitalisasi dan komunikasi.

"Kita beruntung sudah bisa gunakan jasa internet dengan baik secara online. Lalu kita mainkan instrumen WA grup sebagai forum bersama. Mulai dari bupati dan wakil bupati, serta seluruh OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) bisa memantau. Dan di dalamnya juga termasuk wajib LHKPN, admin masuk termasuk dua org dari KPK masuk. Jadi bisa terpantau, sehingga jika ada sesuatu yang tidak jelas bisa langsung ditawarkan, dan siapa yg bisa memberikan layanan informasi bisa langsung dijawab. Jadi, digitalisasi sangat membantu," tuntasnya.