Dewan Masjid Indonesia akan bikin wisata religi di 4 provinsi

Ada empat provinsi yang akan dijadikan wisata religi. Yakni Jawa Barat, Aceh, Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Untuk itu, provinsi yang sudah direncanakan oleh Kemenpar harus punya masjid yang bisa menjadi trademark.

2018-06-02 05:00:00

Objek Wisata Religi

Dewan Masjid Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) untuk mewujudkan visi masjid sebagai wisata lokasi berbasis religi. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Sjafrudin saat menjadi pembicara pada acara Inspirasi Ramadan di Masjid Salman, ITB, Bandung, Jumat (1/6).

Pria yang juga menjabat sebagai Wakapolri itu mengatakan bahwa wisata berbasis religi juga sudah dipikirkan oleh ketua dewan masjid Indonesia, Jusuf Kalla.

Ia mencontohkan India yang punya Taj Mahal yang kerap dikunjungi wisatawan dan lekat dengan sejarah Muslim yang merupakan agama minoritas.

"Di India muslim 13 persen, tapi salah satu simbolnya Taj Mahal. Di Malaysia, penduduk muslimnya 59 persen. Tapi kalau kita mendarat di Putrajaya, yang menonjol masjid. Ini yang jadi pemikiran kita," katanya.

Dewan Masjid Indonesia sudah mengusulkan pembangunan masjid monumental di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Keinginan tersebut tidak lepas dari pemikiran bahwa sebuah masjid bisa digunakan aktivitas selain ibadah seperti di zaman Nabi Muhammad SAW.

Masyarakat harus memakmurkan dan dimakmurkan dengan kehadiran masjid. Dari perspektif kenegaraan, sebuah masjid pun harus menjadi medium perekat persatuan dan kesatuan bangsa yang dihuni berbagai suku, budaya dan agama.

Potensi tersebut sudah harus bisa dimaksimalkan dengan baik. Apalagi kerukunan agama di Indonesia sudah diakui oleh negara lain. "Imam besar Al Azhar (Mesir) mengapresiasi toleransi di Indonesia. Sangat senang dengan keadaan umat Islam di Indonesia," imbuhnya.

Keutuhan bangsa ini tidak terlepas dari sikap pemerintah yang mampu merangkul seluruh unsur di negara ini. "Negara lain belum tentu. Thailand selatan tidak terkontrol penuh oleh pemerintah. Filipina tidak, Myanmar tidak. Dalam aspek apapun, termasuk ekonomi," pungkasnya.

(mdk/cob)