Dengan e-Budgeting, Golkar harap pengelolaan APBD bebas korupsi

Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, Kennedy Simanjuntak mengatakan beberapa permasalahan perencanaan dan penganggaran yang melatarbelakangi implementasi E-Budgeting perlu diperbaiki.

2017-12-07 09:22:35

Partai Golkar

Wakil Sekjen DPP Partai Golkar, Hetifah Sjaifudian mendorong pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bebas korupsi karena merupakan instrumen pembangunan yang menjadi dasar kesejahteraan masyarakat. Dia berharap dengan implementasi e-budgeting, tata kelola keuangan daerah dapat berjalan lebih efektif,terarah sesuai target pembangunan.

"APBD selain harus dilaksanakan dengan akuntabel juga harus mampu memenuhi janji-janji pemerintahan yang terpilih," ujar Hetifah yang juga anggota Komisi II DPR RI ini di Jakarta, Rabu (6/12) malam.

"Sehingga dapat memperbaiki terhadap berbagai persoalan yang melatarbelakangi perencanaan dan penganggaran keuangan daerah selama ini," tambah dia.

Sementara itu, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, Kennedy Simanjuntak mengatakan beberapa permasalahan perencanaan dan penganggaran yang melatarbelakangi implementasi E-Budgeting perlu diperbaiki.

Seperti deviasi pada implementasi perencanaan dan penganggaran, tidak terkendalinya program pembangunan, inefisiensi, dan transfer ke daerah dan dana desa yang tidak terkendali.

"Karena itu diperlukan upaya pengendalian sejak dari perencanaan sampai implementasi, sehingga pembangunan yang dilakukan tidak berpotensi melebarkan ketimpangan dan lebih efektif," tambahnya.

Upaya pengendalian dapat dilakukan dengan melakukan upaya sinkronisasi proses perencanaan pembangunan secara nasional, sehingga proses yang ada sesuai dengan regulasi yang ada sesuai regulasi perencanaan penganggaran nasional.

"Selain itu, pemerintah juga melakukan landasan baru perkuatan perencanaan dan penganggaran melalui Pokok Perkuatan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2017," tandasnya.

Untuk itu, pihaknya merekomendasikan perlunya pembagian yang jelas antara kewenangan pusat dan daerah, sinkronisasi sistem perencanaan dan penganggaran antara pusat dan daerah, serta penerapan best practice di pusat ke daerah.

"Koordinasi intensif antar kementrian dan Lembaga terkait menjadi kunci utama peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, selain pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah terhadap hal-hal yang dianggap penting dalam perencanaan dan penganggaran yang lebih terarah," tutupnya.

(mdk/ded)