Demokrat Minta Jokowi Sanksi Menteri Terlibat Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden
Belum lagi menurut Kamhar, terlihat jelas para menteri yang terang-terangan mendukung dan mengamplikasi wacana penundaan pemilu di publik.
Partai Demokrat meminta Joko Widodo menertibkan dan memberikan sanksi kepada para menterinya yang turut terlibat dalam isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Masyarakat menantikan sikap tegas Jokowi setelah meminta para pembantunya hentikan wacana penundaan pemilu.
"Publik kini menantikan sikap tegas Presiden Jokowi untuk menertibkan dan memberi sanksi tegas terhadap pembantu-pembantunya yang ikut aktif atau menjadi penggerak beredar dan berkembangnya wacana penundaan pemilu, penambahan masa jabatan presiden, dan presiden tiga periode," ujar Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani kepada wartawan, Kamis (14/4).
Belum lagi menurut Kamhar, terlihat jelas para menteri yang terang-terangan mendukung dan mengamplikasi wacana penundaan pemilu di publik.
"Jejak digital para pembantunya terkait dengan gerakan dan wacana ini sangat banyak," tegasnya.
Para menteri yang mendukung penundaan pemilu dinilai sudah menipu rakyat. Kamhar mengatakan, tidak ada alasan menteri tersebut tetap bertahan.
"Secara etik dan secara moral telah cacat, oleh sebab itu tak ada alasan untuk tetap dipertahankan menempati jabatan publik," ujarnya.
Presiden Jokowi diminta tidak membiarkan begitu saja menteri yang sudah meramaikan penundaan pemilu. Pembiaran itu malah melecehkan kritisisme dan kewarasan publik.
"Presiden Jokowi tak bisa membiarkan begitu saja kandasnya upaya terorisme konstitusi ini tanpa ada konsekuensi," pungkas Kamhar.
(mdk/eko)