Delegasi Indonesia Sebut Benny Wenda Dilarang Masuk Sidang Umum PBB
Delegasi Indonesia yang juga mantan petinggi Organisasi Papua Merdeka (OPM), Nick Messet mengungkapkan pemimpin gerakan separatis Papua Benny Wenda dilarang masuk dalam Sidang Umum (SU) PBB. Menurut Nick, ada peraturan baru SU PBB kali ini yang sangat ketat, sehingga tidak sembarangan orang bisa masuk dan ikut sidang.
Delegasi Indonesia yang juga mantan petinggi Organisasi Papua Merdeka (OPM), Nick Messet mengungkapkan pemimpin gerakan separatis Papua Benny Wenda dilarang masuk dalam Sidang Umum (SU) PBB. Menurut Nick, ada peraturan baru SU PBB kali ini yang sangat ketat, sehingga tidak sembarangan orang bisa masuk dan ikut sidang.
"Aturan ketat yang diterapkan adalah hanya warga negara resmi dari negara itu yang bisa masuk dalam ruangan SU PBB. Aturan ini perlu didukung dan ditaati," kata Nick kepada wartawan, Sabtu (28/9).
Lanjut Nick, contohnya saja delegasi Vanuatu, tidak ada orang lain yang ikut dalam rombongan itu, termasuk Benny Wenda yang sebelumnya dijadwalkan bisa masuk dalam SU PBB, namun tak terlihat batang hidungnya.
"Benny Wenda hanya berdiri di luar gedung pertemuan PBB. Tak jelas kapasitasnya," ujarnya.
Nick melanjutkan, delegasi dari Indonesia yang dipimpin Wakil Presiden (Wapres) RI, Jusuf Kalla didampingi tiga orang warga negara Indonesia.
"Kami diminta Ibu Menlu mendampingi Pak Jusuf Kalla. Ketiganya adalah saya, Pak John dan Pak Maichel Manufandu. Ini sejarah. Baru pertama kali dalam sejarah Indonesia, ada tiga orang Papua yang mendampingi Wapres RI masuk dan duduk secara resmi dalam SU PBB," ujarnya.
Nick masuk di delegasi Sidang Majelis Umum PBB ke-74 yang berlangsung di New York, Amerika Serikat. Delegasi Indonesia dipimpin Wapres Jusuf Kalla.
Nick menuturkan bahwa isu Papua sangat minim dibicarakan di SU PBB. Hanya Vanuatu dan Solomon saja yang membahas isu Papua di SU PBB, karena negara pasifik fokus ke isu yang lebih penting buat mereka, yakni perubahan iklim.
Setiap negara yang hadir, menyampaikan masalah yang dialami, dengan harapan menjadi perhatian. Selebihnya, ada sejumlah masalah yang mengemuka dibahas dalam SU PBB, di antaranya perseteruan AS, Arab dengan Iran, lalu isu terkait perubahan iklim, kemudian perang dagang hingga perseteruan pribadi AS-China, Korea Selatan dan Jepang yang menegang, Krisis Venezuela, Perdamaian di Afghanistan, serta Status Otonomi Kashmir.
Baca juga:
Selesaikan Masalah Papua, Moeldoko Ajak Benny Wenda Bertemu
Orang-Orang Ini Disebut Pemerintah RI Jadi Dalang Kerusuhan di Papua
Rusuh di Wamena, Kapolri Tuding Benny Wenda Ingin Branding Pelanggaran HAM di Papua
Polisi Sebut Ada Peran Benny Wenda dalam Kerusuhan Waena Papua
DPR Minta Menlu Tugaskan Dubes Awasi Pergerakan Benny Wenda di Luar Negeri
Ketua DPRD Jayapura: Benny Wenda Tak Berhak Mengatur NKRI dan Tanah Papua
JK Tegaskan Tidak Ada Usul Referendum Papua di Sidang Umum PBB
Wapres JK membantah adanya usulan terkait referendum Papua dari negara-negara kawasan Pasifik dalam SU PBB. "Tidak ada agenda itu. Mereka juga sudah ada empat yang bicara sebelumnya, tidak ada (usulan referendum) begitu. Kita juga tidak menganggap itu bukan soal yang sangat besar untuk kita bicarakan di Sidang Umum PBB," kata Wapres JK dalam keterangan yang diterima Antara di Jakarta, Jumat (27/9).
Empat negara yang telah berbicara dalam forum internasional tersebut adalah Fiji, Tuvalu, Kiribati dan Tonga; dan keempat negara tersebut tidak ada yang menyinggung mengenai referendum Papua.
JK mengatakan Sidang Umum ke-74 PBB lebih menekankan pada tema pengurangan kemiskinan, pengelolaan lingkungan hidup dan kesehatan. Sehingga tidak ada negara yang mengangkat isu mengenai usulan referendum Papua tersebut.
"Sidang Umum ini sebagian besar berbicara tentang bagaimana mengurangi kemiskinan, environment, kesehatan. Terlalu banyak masalah di dunia ini untuk dibicarakan, jadi di negara-negara Pasifik tidak ada yang mengungkit," tambahnya.
Wapres juga mengatakan PBB tidak mungkin mengabulkan lagi referendum Papua karena sudah dilakukan pada 1969 melalui Resolusi Majelis Umum PBB, yang dikenal dengan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera).
"Jangan lupa, Papua itu hasil daripada Resolusi PBB. Justru Papua itu diketok di sini (New York), jadi tidak mungkin dia membatalkan itu. Itu penting untuk diketahui. Beda dengan Timor Timur, tidak diketok di PBB. Ini (Papua) diketok di sini, tahun 1961," tegas JK.
Sebelumnya diberitakan tokoh perjuangan rakyat Papua, Benny Wenda, telah berada di New York untuk mendesak PBB dan negara-negara di kawasan Kepulauan Pasifik untuk menyelidiki kondisi hak asasi manusia yang memburuk di Papua.
Selain itu beredar pula di media sosial bahwa PBB menolak usulan referendum Papua dari negara-negara Asia Pasifik, dengan disertai foto Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menangis haru. Faktanya, foto tersebut merupakan momen haru Menlu Retno ketika Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada 2018 lalu.