Data Ganda Penerima Bansos di Kemensos, PPP Nilai Perlu Sumber Tunggal

Selain itu, kata dia, perbedaan data juga terjadi di Kemendagri dan KPU. Sehingga, dia bilang, memang diperlukan adanya sumber data yang tunggal.

2021-05-04 12:36:18

Bansos Tunai

Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi (Awiek) menyoroti permasalahan 21 juta data ganda penerima bansos di Kementerian Sosial. Awiek menyebut bahwa persoalan data memang masih menjadi persoalan utama yang belum kunjung selesai.

"Memang problem pendataan di kita itu menjadi problem utama, bahwa seringkali sumber datanya berbeda-beda, misalnya data tentang kemiskinan itu antara data BPS, Kemensos itu seringkali berbeda," katanya lewat pesan singkat, Selasa (4/5).

Selain itu, kata dia, perbedaan data juga terjadi di Kemendagri dan KPU. Sehingga, dia bilang, memang diperlukan adanya sumber data yang tunggal.

"Supaya tidak terjadi duplikasi atau pun salah sasaran. Kalau datanya tunggal saya kira tidak akan ada persoalan-persoalan di lapangan," kata anggota DPR RI ini.

Awiek enggan berburuk sangka apakah data ganda di Kemensos karena unsur kesengajaan ataupun kongkalikong. Dia hanya bilang, perlu dibuat sumber data tunggal agar tidak terjadi kecurangan.

"Ya enggak tahu kongkalikong kongkalikong itu, makanya itu saya bilang kalau tunggal sumber datanya, ya potensi kecurangannya semakin bisa di minimalisir," pungkasnya.

Sebelumnya, Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan pembenahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Mensos Tri Rismaharini menyebut, pihaknya telah menonaktifkan 21 juta lebih data ganda penerima bansos.

"New DTKS ini karena tadi saya sampaikan bahwa kita melakukan pengontrolan data sehingga hampir kurang lebih 21.000.156 data yang kita tidurkan," kata Risma pada konpers daring, Rabu (21/4).

Penertiban data ganda ini telah dikoordinasikan dengan KPK hingga kepolisian. Untuk penambahan data baru, pihaknya akan meminta data dari pemerintah daerah.

"Kami kemarin sudah komunikasi dengan BPK, BPKP, KPK, Kejagung dan Kepolisian, kami menidurkan data 21.000.156. Sehingga kemudian terjadi beberapa kekurangan data yang saat ini secara terus menerus itu kita minta dari daerah. Jadi kita minta usulan dari daerah untuk usulan baru," ujarnya.

Risma memastikan new DTKS akan terus update data dan memilah apakah masih ada data ganda dan menyeleksi data yang perlu diperbarui apabila penerima bansos meninggal dunia.

"Biasanya Kita menguapdate minggu pertama dan minggu kedua. Karena kami butuh proses administrasi, minggu ketiga, supaya bank bisa menyalurkan di minggu keempat. Jadi kenapa kita butuh tiap bulan updatingnya karena ada yang meninggal dan sebagainya," ucapnya.

Ke depan, lanjutnya, masyarakat bisa memantau langsung data penerima bansos lewat laman resmi New DTKS http://cekbansos.kemensos.go.id.

(mdk/eko)