Daripada bangun Tol Kuta, Menteri Basuki ingin perbaiki jalan negara

Menteri Basuki perlu kajian mendalam terkait rencana pembangunan Tol Kuta-Jembrana. Salah satu yang harus diperhatikan adalah dampak sosial.

2017-03-23 03:32:00

Menteri PU-Pera

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, mengisyaratkan soal tidak perlunya dirancang pembangunan tol yang menghubungkan Kabupaten Badung dari Kuta menuju ke Pelabuhan Gilimanuk Jembrana.

Hal itu diungkapkan Basuki usai menghadiri acara di Nusa Dua terkait program pengembangan jalan raya dan tol di Indonesia. Menurutnya masih perlu dikaji lagi soal rencana jalur tol yang menghubungan Kuta-Tanah Lot-Soka-Seririt-Jembrana.

"Kita harus belajar dari Tol Cipularang. Sebelumnya waktu masih menjadi jalan nasional, banyak sekali pedagang kecil, souvenir, minuman dan sebagainya. Dan jumlahnya tidak sedikit di sepanjang jalan tersebut. Namun setelah ada Tol Cipularang, semuanya menghilang," ujar Basuki di Nusa Dua Bali, Rabu (22/3).

Untuk rencana tersebut, pihaknya meminta untuk dilakukan kajian secara lebih detail dan komprehensif. Dampak sosial harus benar-benar diperhatikan. Bila kajiannya belum meyakinkan, maka sebaiknya mengoptimalkan jalan negara yang sudah ada.

"Lebih baik membangun yang sudah ada, mengoptimalkan jalan negara yang sudah ada, ketimbang harus membangun yang baru dan harus mengorbankan banyak lahan, tetapi masyarakat tidak menikmati fungsi jalan tersebut," ujarnya.

Namun saat dikonfirmasi ke Kepala Dinas PU Provinsi Bali I Nyoman Astawa Riadi, pihaknya tetap membuka peluang bagi investor untuk membangun jalan tol yang akan menghubungkan Bali selatan ke Bali utara dan barat.

Sekalipun dari pihak Kementerian PUPR kelihatannya tidak merespons penuh, tetapi Bali tetap berharap harus bisa membangunnya, karena volumen kendaraan yang terus bertambah setiap tahun.

"Bali tetap berharap bahwa tol itu harus jadi karena volume kendaraan yang terus bertambah. Kalau pusat tidak bisa tetap saja kita akan mencari investor yang lain," ujarnya.

Sedangkan anggaran APBD sebesar Rp 200 miliar, akan diperuntukkan untuk perbaikan rutin, reservasi, dan peningkatan jalan provinsi.

"Jalan itu tidak sama dengan gedung. Gedung sekali bangun baru diperbaiki mungkin setelah 10 tahun atau 20 tahun. Sementara jalan harus diperbaiki setiap tahun," tutupnya.

(mdk/cob)