Dana pilkada kurang Rp 7 M, Pemkot Solo pusing
Pemkot Solo akan meminta KPU menjelaskan rincian biaya dan tahapan pilkada.
Pemilihan kepala daerah Solo bakal digelar akhir 2015 mendatang. Meski tinggal beberapa bulan lagi, tapi panitia mengaku masih kekurangan dana sekitar Rp 7 miliar.
Kondisi itu membuat Pemerintah Kota Solo pusing. Pelaksanaan pilkada Kota Solo pun diperkirakan menelan anggaran hingga Rp 14 miliar. Separuh anggaran sudah disetujui beberapa waktu lalu. Buat menutup kekurangan itu, Pemkot Solo berencana mengajukan tambahan dana melalui APBD Perubahan (APBD-P) 2015.
"Kami segera memanggil Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meminta rincian kebutuhan dana pelaksanaan pilkada. Selain itu pula meminta tahapan pilkada yang akan dilaksanakan nanti," ujar Sekretaris Daerah Solo, Budi Suharto, Rabu (15/4).
Budi yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) itu menyampaikan, Pemkot berkewajiban menyediakan anggaran pilkada. Sesuai perhitungan, lanjut Budi, pelaksanaan pilkada diperkirakan bakal menyedot duit sampai Rp 14 miliar. Sementara Pemkot baru mengalokasikan dana pilkada Rp 7 miliar di APBD 2015.
"Dana kekurangan Rp 7 miliar nanti akan digunakan untuk kampanye calon wali kota dengan asumsi lima calon. Tiga calon terdiri atas tiga pasangan dari partai politik dan dua calon independen," ujar Budi.
Dana tersebut, kata Budi, juga digunakan KPU buat honor Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan pembuatan Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Baca juga:
Jelang pilkada serentak, ini persiapan Golkar kubu Agung
Ahok tantang calon pejabat buka-bukaan sebelum maju pilkada serentak
Risma soal nyalon Pilkada Surabaya: Nanti pasti ada mekanisme Tuhan
KPU gelar simulasi penghitungan suara hasil Pilkada
Jagokan Emil Dardak di Trenggalek, PAN tak dukung Risma di Surabaya
Berkat putusan sela PTUN, Ical klaim berwenang tangani pilkada