Dagang jabatan ala Bupati Klaten

KPK mencium kasus suap promosi atau dagang jabatan tidak hanya terjadi di lingkungan Pemkab Klaten, tetapi juga di wilayah Indonesia lainnya. Agar praktik dagang jabatan ini tidak dibiarkan tumbuh subur, KPK berkoordinasi dengan tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) terkait promosi jabatan.

2017-01-01 07:04:00

KPK tangkap Bupati Klaten

Bupati Klaten Sri Hartini harus merayakan pergantian tahun baru di dalam sel tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setelah melalui serangkaian pemeriksaan, Sri ditetapkan sebagai tersangka dan keluar gedung KPK dengan mengenakan rompi oranye bertuliskan tahanan KPK.

Sri Hartini beserta tujuh orang lainnya yakni SUL (PNS), NP (PNS), BT (PNS), SLT (PNS), PW (staf honorer), SKN (swasta) dan SNS (swasta) terjaring dalam operasi tangkap tangan KPK pada Jumat (30/12) sekitar pukul 10.30 WIB. Dalam penangkapan tersebut KPK mengamankan barang bukti berupa uang pecahan rupiah senilai Rp 2 miliar, lalu mata uang asing sebesar USD 5.700 dan 2.035 dolar Singapura saat melakukan penggeledahan di rumah dinas bupati.

"Setelah 1x24 jam pemeriksaan, KPK meningkatkan status perkara ini ke penyidikan bersamaan dengan penetapan untuk sementara dua orang tersangka yakni SHT," kata Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, saat memberikan keterangan pers di Gedung KPK Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (31/12).

Sri ditetapkan sebagai tersangka karena kelakuannya dagang jabatan di lingkungan Pemkab Klaten. Uang yang disita itu adalah setoran untuk mendapatkan promosi jabatan tertentu.

"Pemberian ini setelah diselidiki berhubungan dengan promosi dan pengisian jabatan dalam kaitan pengisian susunan organisasi dan tata kerja organisasi perangkat daerah yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah No 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah," ujar Laode.

Dalam kasus dugaan dagang jabatan ini Sri punya catatan keuangan sendiri. Itu diketahui setelah KPK mengamankan buku berisi catatan penerimaan uang yang berasal dari PNS di lingkungan Pemkab Klaten. Menyamarkan transaksi, mereka menggunakan 'uang syukuran' sebagai kode untuk uang yang diberikan sebagai suap untuk naik jabatan tersebut.

Kedua tersangka diduga telah menerima suap dan disangkakan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 13 Undang-undang Tipikor nomor 30 tahun 1999 sebagai mana diubah dengan Undang-undang nomor 20 Tahun 2001.

KPK mencium kasus suap promosi atau dagang jabatan tidak hanya terjadi di lingkungan Pemkab Klaten, tetapi juga di wilayah Indonesia lainnya. "KPK menengarai bahwa mungkin hal seperti ini tidak terjadi di Klaten saja, tetapi juga seluruh Indonesia," ucapnya.

Karena itu lembaga antirasuah meminta pemerintah pusat serius memperhatikan promosi jabatan di pemerintah daerah. Laode mengingatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Pemerintah Provinsi, Kabupaten maupun Kota untuk memberi perhatian khusus pada praktik suap promosi jabatan seperti yang terjadi di Kabupaten Klaten.

"Perlu kami mengingatkan khususnya kepada setiap Pemda, Provinsi maupun Kabupaten dan kota, kami juga memohon Kementerian Dalam Negeri untuk memperhatikan secara serius tentang pengangkatan posisi-posisi tertentu sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah."

Agar praktik dagang jabatan ini tidak dibiarkan tumbuh subur, KPK berkoordinasi dengan tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) terkait promosi jabatan di lingkungan pemerintah daerah hingga pemerintah pusat.

"KPK juga akan melakukan koordinasi dengan tim Saber Pungli untuk menanggulangi fenomena jual beli jabatan di daerah. Karena kami yakin ini tidak hanya di Klaten tapi juga di daerah yang lain. Kami berharap praktik seperti ini harus dihentikan, khususnya di daerah Jawa Tengah," tutup Laode.

(mdk/noe)