Cukup kompleks, RUU Perlindungan Umat Beragama masih dikaji Kemenag

Kemenag akan meminta pertimbangan tokoh agama, akademisi, tokoh masyarakat hingga pers terkait RUU Umat Beragama.

2016-01-29 17:46:16

Kerukunan umat beragama

Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Umat Beragama (PUB) masih digodok Kementerian Agama. Namun menurut Lukman, RUU PUB perlu dipersiapkan secara matang mengingat persoalan PUB sangat kompleks.

"Ini tidak sederhana, cukup kompleks. Tidak hanya terkait rumah ibadah dan dakwah, tapi bagaimana ujaran kebencian itu harus dihindari," kata Lukman di kompleks Balai Kota, Jakarta, Jumat (29/1).

Menurut Lukman, dalam persiapan RUU PUB, ada beberapa kriteria yang harus disepakati bersama di antaranya persoalan hate speech atau ujaran kebencian. Indonesia, lanjut dia, memberikan kebebasan berpendapat. Akan tetapi ada hal-hal yang perlu dihindari saat menyampaikan dakwah keagamaan.

"Jangan sampai disalahgunakan lalu menimbulkan persoalan-persoalan baru karena kebebasan itu tanpa batas. Begitu di mimbar agama menyampaikan ujaran kebencian, itu juga kategori penistaan agama. Itu perlu diatur dan terus dilakukan kajian," ujarnya.

Sebelum pada keputusan final terkait RUU PUB, Lukman menuturkan akan meminta pertimbangan tokoh-tokoh agama, pemuka majelis agama, para akademisi, tokoh masyarakat hingga pers.

"Kami akan minta pertimbangan tokoh-tokoh, mana yang masuk kategori penistaan agama atau penodaan agama. Lalu siapa yang punya kewenangan dalam menentukan apakah sebuah paham ini menyimpang, sesat atau tidak. Lalu bagaimana mekanisme-mekanismenya," jelas Lukman.

Sebelumnya, Kementerian Agama telah menggodok RUU Perlindungan Umat Beragama. RUU Perlindungan Umat Beragama ini untuk memastikan jaminan perlindungan bagi umat beragama. Ada dua yang difokuskan dalam RUU ini, yaitu memeluk agama dan kemerdekaan menjalankan agama sesuai dengan keyakinan yang dipeluknya.

(mdk/gil)