Contoh Kolombia, BNN ingin punya kapal dan pesawat cegah peredaran narkoba

"Bahkan mereka juga punya empat black hawk, itu adalah heli tercanggih di dunia saat ini," kata Arman Depari.

2018-01-26 16:04:03

Penyelundupan Narkoba

Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) Irjen Arman Depari mengatakan bahwa peredaran narkotika di Indonesia saat ini 80 persen melalui jalur laut. Oleh karena itu, dirinya ingin seluruh stakeholders terkait untuk bisa ikut melakukan pencegahan dan juga pengawasan.

"80 persen transportasinya di sini (laut). Nah kan kita juga ada Kementerian Kelautan dan Perikanan, ada koordinator Bakamla, Angkatan Laut, ada juga TNI yang lain, ada Polairud, ada Bea Cukai. Ini yang kita harapkan bisa bersinergi dengan kita. Jangan hanya dilihat hanya kerja BNN, narkotika ini seharusnya jadi tanggung jawab kita bersama," kata Arman di BNN, Cawang, Jakarta Timur, Jumat (26/1).

Oleh sebab itu, dia tak ingin jika masalah narkotika ini hanya diserahkan kepada BNN saja, karena memang pihaknya tak memiliki fasilitas atau kendaraan (kapal) patroli untuk bisa mengawasi perairan Indonesia. Oleh karena itu, pihaknya sudah selalu sering mengajukan pengadaan kapal atau pesawat untuk berpatroli.

"Sudah dalam perencanaan, dan saya sebagai Deputi pemberantasan sudah bolak balik di dalam rapat internal. Sangat butuh (kapal dan pesawat), butuh banget," ujarnya.

Dia ingin Indonesia mencontoh satuan narkotika yang ada di Kolombia yang memiliki 154 pesawat untuk bisa melakukan pengawasan peredaran narkotika yang terdiri dari pesawat angkut maupun pesawat patroli.

"Bahkan mereka (Kolombia) juga punya empat black hawk, itu adalah heli tercanggih di dunia saat ini," ucapnya.

Mantan Direktur IV Narkoba Bareskrim Polri ini ingin sekali agar BNN bisa mempunyai kapal walaupun kapal itu nantinya hanya kapal dan heli untuk mengawasi pantai dan laut di Indonesia.

"Walaupun bukan standar tempur lah, tapi kapal pengejaran, heli untuk pengawasan di pantai, pesawat ringan seperti jenis cessna itu kita sangat perlukan," ujarnya.

Terlebih, Presiden Jokowi telah menabuh genderang perang terhadap narkoba. Namun, hal ini belum terealisasi sehingga diharapkan adanya dukungan dari sejumlah pihak.

"Pihak lain juga seharusnya paham narkoba ini menjadi tanggung jawab kita. Apalagi Presiden ini perang, perang itu semuanya daya upaya yang kita punya harus diarahkan kesana untuk memenangi," tuturnya.

Apabila keinginan pihaknya bisa terealisasi, maka akan memiliki efek pencegahan bandar narkoba masuk melalui perairan Indonesia.

"Kalau butuhnya kan gini tidak semua BNN mengawasi semuanya tapi dengan kita punya itu saat diperlukan kita bisa ikut langsung memonitor dan melakukan tindakan. Paling tidak kalau kita patroli pencegahan, ada maling lihat polisi dia tidak berani. Tapi kalau ada maling tidak ada yang jaga pasti lolos," ujarnya.

(mdk/rzk)