Cegah kekerasan pada anak, Jokowi akan terbitkan Perpres & Perppu

"Presiden minta kepada kita untuk dalami hal ini (hukuman kebiri) karena ini masih pro dan kontra."

2016-01-20 21:03:00

Kekerasan pada anak

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaruh perhatian yang besar terhadap pencegahan tindak kekerasan dan penindasan (bullying) terhadap anak-anak. Oleh karena itu, Jokowi akan mengeluarkan Perpres dan Perppu untuk melakukan pencegahan, penanggulangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak (bullying).

"Presiden telah menyetujui untuk dikeluarkan Perppu dan Perpres. Berkaitan pencegahan dan penanggulangan," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana, Jakarta, Rabu (20/1).

Tindak kekerasan terhadap anak terbilang masih tinggi jumlahnya. Selama ini, kata Pramono, kalau ada kekerasan terhadap anak yang dilakukan cuma dua, yakni melaporkan ke polisi atau melakukan pembiaran.

Pramono menjelaskan, materi dari Perpres tersebut nantinya disiapkan oleh Mendikbud, KPAI, Menko PMK, Menteri PPPA, dan pihak terkait lainnya. Sementara untuk Perppu, nantinya akan disiapkan terkait kekerasan seksual terhadap anak, termasuk wacana hukuman kebiri bagi pelaku.

"Presiden minta kepada kita untuk dalami hal ini (hukuman kebiri) karena ini masih pro dan kontra. Apa pun, tindak seksual terhadap anak ini, permintaan dari Pak Arist (Merdeka Sirait), untuk diklasifikasikan extra ordinary crime," jelas Pramono.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan menyatakan, negara tentunya harus hadir di dalam memberikan rasa aman dan nyaman terhadap anak-anak dari tindakan kekerasan.

Berdasarkan fakta yang ada, kata dia, data menunjukkan bila 84 persen anak-anak pernah mengalami kekerasan. Sedangkan 70 persen anak-anak pernah menjadi pelaku kekerasan di sekolah.

"Ke depan akan menyusun, bahwa mulai sekarang berjalan, sekolah wajib melaporkan setiap kejadian kekerasan orang tua, dinpen. Bila persoalan kekerasan berat bisa ke aparat penegak hukum. Pemda diharuskan, membentuk tim ad hoc, penanggulangan kekerasan, tokoh masyarakat, penggiat pendidikan, psikolog, orang tua," jelas Anies.

(mdk/ren)