LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
  1. PERISTIWA

Cegah gesekan, KPU tentukan 4 zona kampanye di Pilgub Sumsel

Zona tiga meliputi Kabupaten Muara Enim, Lahat, Pagaralam dan Empat Lawang, sedangkan zona empat berada di Kabupaten Musi Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, dan Lubuklinggau.

2018-02-05 18:19:09
Pilkada Serentak
Advertisement

Untuk mencegah terjadinya gesekan dan benturan jadwal, Komisi Pemilihan Umum (KPU) membagi empat zona kampanye pada Periode Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Sumsel Juni 2018. Sementara pasangan yang memasang baliho di luar ketentuan terancam dipidana.

Ketua KPU Sumsel, Aspahani mengungkapkan, keempat zona tersebut berdasarkan jumlah pasangan kandidat. Zona satu meliputi Kota Palembang, Banyuasin, Ogan Ilir dan Kota Prabumulih, zona dua meliputi Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, dan Ogan Komering Ulu Timur.

Zona tiga meliputi Kabupaten Muara Enim, Lahat, Pagaralam dan Empat Lawang, sedangkan zona empat berada di Kabupaten Musi Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, dan Lubuklinggau.

Advertisement

"Sudah kita bagi empat zona kampanye bagi empat pasangan calon. Ini bertujuan untuk memisahkan masing-masing pasangan sehingga tidak ada tabrakan dan gesekan," ungkap Aspahani, Senin (5/2).

Menurut dia, secara teknis jika satu pasangan calon berkampanye di satu wilayah, maka pasangan lain diberikan hak untuk berkampanye di zona lain. "Satu zona itu bisa dimanfaatkan pasangan secara maksimal, bisa satu titik atau seluruh wilayah itu," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel, Junaidi mengingatkan pasangan calon dan tim kampanye tidak memasang baliho ajakan sebelum waktu yang ditetapkan KPU Sumsel. Jika melanggar, pihaknya bisa saja mempidanakan pasangan tersebut.

Advertisement

"Tentu ada sanksi baik berupa administrasi bahkan bisa pidana. Kami minta semua pihak membuat pilkada ini berjalan lancar," kata dia.

Untuk mengetahui terjadinya pelanggaran, Bawaslu Sumsel membentuk tim khusus yang bertugas mengawasi di lapangan. Namun, sebelum penetapan pasangan pada 14 Februari, pemasangan baliho tetap diperbolehkan.

"Begitu juga dengan jadwal kampanye, pasangan harus mematuhi pembagian jadwal dan zona," tandasnya.

Baca juga:
GP Ansor Bogor tolak politik masuk masjid
Wapres JK minta masjid tak jadi tempat kampanye
Bahaya isu SARA di Pilkada Serentak dan potensi munculnya radikalisme
Pasang alat peraga dekat sekolah, tim Khofifah-Emil disemprit Panwaslu Kota Madiun
Jaksa Agung ungkap penggunaan teknologi buat sebar isu SARA saat Pilkada
Elite politik diingatkan tak 'goreng' isu SARA di Pilkada Serentak

(mdk/rhm)

Kontak Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Metodologi Riset Workstation Disclaimer Syarat & Ketentuan Privacy Kode Etik Sitemap

Copyright © 2024 merdeka.com KLY KapanLagi Youniverse All Right Reserved.