Capim KPK dari Polri Kritik Kewajiban LHKPN: Rezeki Orang Kok Mau Diatur UU, Ngarang

Irjen Dharma Pongrekun, menyatakan, konsep LHKPN tidak sesuai dengan nilai agamanya. "Ini kan yang buat LHKPN awalnya dari mana? KPK kan. Kenapa? Karena konsepnya adalah konsep yang ateis.

2019-08-08 16:21:01

Capim KPK

Calon pimpinan KPK dari unsur Polri, Irjen Dharma Pongrekun, menanggapi polemik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang tidak diwajibkan di tahap seleksi capim. Menurutnya, bukan satu kesalahan bila seorang pejabat tidak melaporkan hartanya.

"Salahnya di mana?" kata Dharma di Gedung Lemhanas, Jakarta, Kamis (8/8).

Wakil kepala Badan Siber dan Sandi Negara ini menyatakan, konsep LHKPN tidak sesuai dengan nilai agamanya.

"Tidak relevansi dengan filosofi hukum Tuhan. Ini kan yang buat LHKPN awalnya dari mana? KPK kan. Kenapa? Karena konsepnya adalah konsep yang ateis. Rezeki orang kok mau diatur sama undang-undang, ngarang aja," kata Dharma.

Dharma berpendapat, terkait laporan kekayaan tidak seharusnya diancam dengan sanksi. "Laporan harta kekayaan ya tinggal laporin, laporkan. Ya sudah, dijadikan data. Jangan dijadikan sanksi," ujar Dharma

Sebelumnya diberitakan, persoalan LHKPN menjadi ramai diperbincangkan sejak koalisi masyarakat sipil antikorupsi mengkritik seleksi Pansel Capim KPK. Pansel menerapkan metode surat perjanjian penyerahan LHKPN jika Capim KPK sudah terpilih, bukan sejak di awal masa seleksi.

Reporter: Delvira Hutabarat

Sumber: Liputan6.com

(mdk/lia)