Buruh dari Komite Aparat Sipil Negara beri dukungan buat Ahok-Djarot

2017-04-08 19:16:31

Pilgub DKI

Ribuan buruh instansi pemerintahan berkumpul dalam konsolidasi temu akbar Komite Nusantara Aparatur Sipil Negara di Kantor DPP PDI-Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (8/4). Mereka menyuarakan dukungan kepada pasangan Basuki T Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat memenangi Pilgub DKI.

Pertemuan dihadiri Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka, serta sejumlah pengurus DPP PDIP serta sejumlah anggota DPRD PDIP dari beberapa daerah. Dukungan ini sebagaimana disampaikan Ketua Presidium Komite Nusantara Aparatur Sipil Negara, Mariani.

Dukungan ini dikarenakan mereka berharap besar Ahok-Djarot mengangkat pegawai tidak tetap, pegawai kontrak, honorer, pegawai tetap non PNS, menjadi PNS. "Selama ini yang konsisten memperjuangkan buruh dan pegawai rendah di instansi pemerintah adalah PDIP. Tak ada keraguan dan kami 100 persen dukung Ahok-Djarot," ujar Mariani.

"Inilah harapan sekaligus perjuangan kami. Dan secara kongkrit akan diwujudkan dalam dukungan di Pilkada," tambahnya.

Ada sekitar 12.000 honorer plus keluarganya dalam Komite Nusantara Aparatur Sipil Negara. Bahkan sudah dibentuk 10 DPW, termasuk DKI Jakarta.

"Kami semangat karena PDIP yang menjadi pengusung revisi UU ASN sebagai wadah bagi pekerja di pemerintahan agar kami diakui dalam revisi UU ASN. Sejak Juli 2016 dicetuskan revisi UU ASN kami merasakan bahwa PDIP sangat kencang mendorong dan konsisten mendukung para pekerja non PNS," jelas Mariani.

Pada kesempatan sama, Hasto Kristiyanto mengatakan, mengatakan, cita-cita mewujudkan masyarakat adil dan makmur harus melalui perjuangan berpihak pada rakyat kecil. Termasuk para pegawai honorer, pegawai tidak tetap, pegawai kontrak.

"Dan kini Pak Ahok dan Djarot melalui kebijakan berpihak pada rakyat serta memberikan gaji pegawai di Jakarta sangat lebih dari cukup ditambah tunjangan-tunjangan," ujar Hasto dalam keterangannya.

Ahok-Djarot, kata dia, bisa membuat terobosan hingga ada tunjangan bagi pegawai honorer. Selama kepemimpinan juga dibangun taman kota, anak-anak dan ibu-ibu bisa bersosialisasi bersama. Bahkan taman tadinya gersang kumuh kini sudah jadi ruang hijau untuk dialog bagi rakyat. "Kepemimpinan Ahok-Djarot berorientasi pada masyarakat miskin dengan mengeluarkan KJP dan KJS," jelas Hasto.

Ditambahkan Hasto, dukungan PDIP kepada Ahok-Djarot tidak lain karena kinerja Ahok-Djarot yang menjalankan Pancasila secara penuh. Dijelaskannya bagaimana Ahok bangun masjid di Daan Mogot dengan desain lima menara dengan kebudayaan betawi. Juga ada Islamic Center di Jakarta Utara.

"Bahkan sekarang ada program umrah dan insentif para imam masjid, muadzin, ustadz, dan juga marbot masjid," jelasnya.

Soal banjir, lanjut Hasto, Ahok membuat pasukan oranye. Mereka semangat membersihkan sungai-sungai di Jakarta. Ada taman dibangun pasukan hijau. Rakyat di bantaran sungai dipindah ke rusun manusiawi dan membina masyarakat secara sosial, ekonomi, dan berkeadilan.

"Ahok-Djarot merekrut rakyat untuk bekerja dan mengabdi pada daerah. Korupsi diberantas, pimpinan DPRD yang korupsi pun diberantas. Kalau pemerintahan Pak Ahok-Djarot mampu menjadikan pemerintahan yang memihak rakyat, maka kita harus dukung," tegas Hasto.

Sementara itu, Rieke Diah Pitaloka mengatakan, partai yang konsisten memperjuangkan nasib pekerja adalah PDI-P. Baik yang ada di DPR, DPRD dan semua adalah menjalankan instruksi dari DPP PDIP agar memihak pada buruh termasuk pegawai pemerintah yang belum sejahtera. "Kami konsisten memperjuangkan ini tidak lain karena memang diawasi dan diperintahkan oleh PDIP," jelas Rieke.

Rieke juga mengingatkan, dalan Pilkada DKI kesejahteraan masyarakat dan para pegawai pemerintah juga sangat diperhatikan. Masyarakat tentu tak mau ganti kebijakan kepada yang belum tentu lebih baik. Sebab kalau Basuki-Djarot tak menang lagi tak ada jaminan KJP dan KJS akan jalan.

"Namun semua prestasi Ahok-Djarot dilawan dengan isu-isu penistaan agama. Padahal semua itu tidak benar. Pak Ahok tak pernah melarang sholat lima waktu, puasa dan ibadah. Malah sebaliknya semua difasilitasi," terang Rieke.

(mdk/ang)