Bupati Purwakarta terima kasih saber pungli tangkap pegawai Dishub

Menurut Dedi, OTT petugas penguji KIR kendaraan di Dishub Purwakarta, merupakan upaya memaksimalkan pelayanan pada masyarakat agar berjalan efektif.

2017-01-29 02:01:00

Saber Pungli

Tim Sapu Bersih Pungli (Saber) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap tiga pegawai Dishub DM, ds dan NF, serta satu orang tenaga harian lepas (THL) Organda DM yang bertugas di pengujian berkala kendaraan bermotor, Jumat (27/1). Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mengucapkan terima kasih pada tim Saber.

"Tim Saber Pungli itu kan dibentuk oleh Bupati. Tujuannya terjemahkan sesuai instruksi presiden agar pelayanan pemerintah berjalan efektif. Jadi, saat ada OTT tiga petugas Dishub, saya ucapkan terima kasih tim Saber Pungli sudah bekerja dengan baik," kata Dedi, Sabtu (28/1).

Menurut Dedi, OTT petugas penguji KIR kendaraan di Dishub Purwakarta, merupakan upaya memaksimalkan pelayanan pada masyarakat agar berjalan efektif.

"Apa yang dilakukan tim Saber Pungli justru membantu pemerintah agar berjalan efektif sehingga pelayanan bisa berjalan dengan prima," ujarnya.

Dalam OTT itu, tim Saber Pungli Purwakarta yang juga melibatkan Polres Purwakarta menyita uang tunai Rp 300 ribu yang diminta petugas uji tanpa dilakukan pengujian dan melebihi tarif retribusi. OTT melibatkan satu orang PNS, satu orang perempuan berstatus tenaga harian lepas (THL), pemungut retribusi dan seorang anggota Organisasi Angkutan Darat (Organda).

"Walau nilainya tidak seberapa, tapi itu tidak mencerminkan prilaku pelayanan pemerintahan yang istimewa. Jadi ini pelajar bagi yang lain untuk tidak melakukan hal yang sama," ujar Dedi.

Dedi Mulyadi juga meminta Tim Saber Pungli untuk terus bekerja. Diantaranya menyapu bersih pungli pada parkir di Bendung Cirata hingga rekrutmen tenaga kerja oleh kelompok yang mengatasnamakan lembaga tertentu.

Sementara menyoal nasib PNS Dishub, kata dia, yang bersangkutan diberhentikan dari tugasnya. "Kalau tindakannya diberhentikan sebagai petugas itu, seiring dengan nanti jika sudah ada putusan hukum tetap, maka bisa dicabut status PNSnya," tegas Dedi.

(mdk/dan)