Bupati Purwakarta ingin perubahan tata kelola beras

Bupati Purwakarta ingin perubahan tata kelola beras. Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi kondisi tersebut terjadi karena pendistribusian beras yang tidak berpihak kepada mereka. Tata kelola pertanian di Tanah Air dinilai belum berpihak kepada masyarakat khususnya petani itu sendiri.

2016-09-20 09:59:20

Dedi Mulyadi

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, masih banyak warga di daerah lumbung padi, tapi ironis karena warga tersebut mengonsumsi beras miskin (raskin). Bahkan lebih parah lagi warganya sendiri kesulitan untuk memperoleh makanan pokok tersebut.

"Kebanyakan warga di daerah tersebut berprofesi sebagai petani penggarap, bukan pemilik. Tapi kenapa masyarakatnya mengonsumsi beras raskin," kata Dedi di Bandung, Selasa (20/9).

Dedi kemarin baru saja memberikan pengarahan penyusunan APBD 2017 kepada seluruh kepala daerah dan anggota dewan dari Partai Golkar, di kantor DPD Golkar Provinsi Jabar.

Dedi yang merupakan Bupati Purwakarta itu menyebut, kondisi tersebut terjadi karena pendistribusian beras yang tidak berpihak kepada mereka. Tata kelola pertanian di Tanah Air dinilai belum berpihak kepada masyarakat khususnya petani itu sendiri.

"Padahal kebutuhan beras nasional disumbang daerah itu," ungkapnya.

Daerah di Jabar seperti Kabupaten Karawang, Subang, Indramayu, dan Cirebon diketahui merupakan salah satu penyumbang terbesar beras nasional.

Dia menambahkan, petani menjual seluruh beras yang dihasilkannya untuk memasok kebutuhan nasional. Seharusnya, kata dia, petani tidak menjual seluruhnya, melainkan menyimpan sebagian untuk cadangan konsumsi mereka. Tak hanya itu, menurutnya upah bagi petani penggarap tidak mesti seluruhnya berupa uang.

"Harusnya sebagian dibayar beras. Jadi mereka (petani) tidak kesulitan memperoleh beras," ujarnya.

Sehingga, kata dia, dengan tata kelola seperti ini, petani yang bisa disebut sebagai produsen beras harus menanggung biaya pengiriman beras yang dikonsumsinya.

"Beras yang mereka hasilkan harus dibeli lagi. Mereka menjual gabah. Setelah jadi beras, dibawa ke BULOG. Dari BULOG, dibawa lagi ke daerah petani untuk dibeli. Yang bikin miris, mereka pun harus menanggung ongkos pengiriman dengan harga jual yang ada," paparnya.

Oleh karena itu, dia merasa perlu adanya peraturan yang memperbaiki tata kelola tani. "Harus mulai dibuat peraturan desa yang mengatur tata kelola beras," ujarnya. Menurutnya penyusunan APBD, diperlukan data yang akurat untuk menuntaskan kemiskinan. Data yang ada saat ini belum diperbaharui secara aktif.

Hal ini berdampak kepada program yang dijalankan pemerintah. "Data kita kurang diperbaharui. BPS lima tahun sekali, hasilnya enggak connecting dengan anggaran. Ngomong kemiskinan 2017, tapi data BPS tiga tahun lalu," tandasnya.

(mdk/gil)