Bupati PPU Murka dengan RSUD Gara-gara Kasus Bayi Meninggal Dalam Kandungan
Bayi itu meninggal dunia, Selasa (26/11) malam lalu. Dalam rekaman video berdurasi 19 menit 47 detik yang diperoleh merdeka.com, berisi saat Gafur menyidak pelayanan RSUD Ratu Aji Putri Botung.
Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas'ud marah dengan pelayanan RSUD Ratu Aji Putri Botung. Gara-garanya seorang ibu gagal melahirkan bayinya saat dirujuk RSUD Ratu Aji Putri Botung ke RSUD di Balikpapan. Bayi dalam kandungan ibu itu meninggal dalam perjalanan di kapal fery menuju Balikpapan.
Bayi itu meninggal dunia, Selasa (26/11) malam lalu. Dalam rekaman video berdurasi 19 menit 47 detik yang diperoleh merdeka.com, berisi saat Gafur menyidak pelayanan RSUD Ratu Aji Putri Botung.
"Tolong jelaskan ke saya, kekurangan rumah sakit ini apa? Kok enak sekali merujuk? Tidak mampu, atau bagaimana?" kata Gafur saat bertemu manajemen rumah sakit, Rabu (27/11).
Rumah Sakit harus Tingkatkan Layanan
Gafur menegaskan, usia seseorang memang tidak bisa ditentukan. Namun demikian, rumah sakit bisa meningkatkan pelayanan.
"Saya ingatkan sebelum jadi dokter, dokter sudah disumpah. Atau, ada kerja sama medis di sini, dengan medis di sana untuk dapatkan keuntungan?" tanya Gafur heran dalam rekaman video itu.
Anggaran RSUD Rp84 Miliar
Gafur menyebut, anggaran APBD PPU bagi RSUD senilai Rp84 miliar, tidaklah sedikit, dan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
"Saya support apapun permintaan dokter. Yang penting, tingkatkan pelayanan kepada masyarakat. Saya minta, inspektorat audit RSUD ini," ungkap Gafur.
Tidak Ada Dokter Spesialis
Masih dalam rekaman video itu, manajemen RSUD menjawab pertanyaan Gafur. Disebutkan, kasus bayi meninggal dalam kandungan di atas kapal feri, disebabkan ketiadaan dokter spesialis anastesi, yang bertugas malam hingga dini hari di RSUD. Bahkan, Gafur sempat memukul kursi yang dia duduki, lantaran begitu kesal.
"Iya video itu benar. Berawal dari kejadian ibu hamil, dirujuk ke Balikpapan karena ketiadaan dokter anastesi. Ada sih dokter, tapi tidak 24 jam, tidak ada malam hari," kata Gafur saat dikonfirmasi merdeka.com soal video itu, Selasa (2/11).
"Itu benar. Sehari setelah kejadian bayi meninggal itu, jadi saya langsung ke sana (RSUD Ratu Aji Putri Botung). Sidak itu memang harus. Karena alasan-alasan rumah sakit kan karena kekurangan dokter. Padahal, anggaran kan cukup besar juga Rp84 miliar. Makanya saya minta audit," ujar Gafur.
Gaji Dokter Rp50 Juta per Bulan
Gafur menerangkan, Kabupaten PPU memang sedikit terbelakang, dan baru-baru ini menjadi lebih baik, setelah penetapan sebagai ibu kota negara (IKN) baru.
"Saya instruksikan Kadis, untuk pelayanan dokter itu harus dioptimalkan. Tidak mungkin tidak bisa," tegas Gafur.
Bagi Pemkab, lanjut Gafur, bahkan menaikkan gaji dokter di PPU hingga Rp50 juta per bulan.
"Saya inisiatif (gaji Rp50 juta per bulan), karena dihitung anggaran cukup saja. Gaji Rp50 juta itu untuk stay di Penajam, tapi bukan ketentuan yang tetap. Kita lihat kebutuhan," ungkap Gafur.
Perintahkan Audit Rumah Sakit
Gafur menegaskan, memang memerintahkan untuk mengaudit RSUD. "Ya dong harus diaudit. Saya melihat kok tidak sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk RSUD?" jelasnya lagi.
Gafur juga memastikan akan mengevaluasi besar-besaran layanan RSUD itu. "Harus, dan ini adalah instruksi kepala daerah untuk pelayanan masyarakat. Kami, BPJS 100 persen gratis. Tapi buat apa gratis kalau tidak ada dokter?" seru Gafur.
"Dirujuk-rujuk untuk apa? Anggarannya loh lumayan besar lah menurut sy. Jadi saya pikir bisa kita optimalkan. Meski saya baru 1 tahun di sini (sebagai Bupati PPU) apapun itu, saya harus perjuangkan untuk masyarakat PPU. Tahun 2019 ini, RSUD dapatkan Rp84 miliar 1 tahun anggaran. Di tahun 2018, Rp81 miliar," ungkap Gafur lagi.
(mdk/cob)