Bupati Kabupaten Bandung Barat Dikabarkan Diperiksa KPK
"Karena masih proses penyelidikan, kami belum bisa menyampaikan lebih lanjut mengenai kegiatan dimaksud. Perkembangannya nanti kami akan informasikan lebih lanjut," ia melanjutkan.
Bupati Kabupaten Bandung Barat (KBB), Aa Umbara dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. Meski demikian, pihak lembaga anti rasuah tersebut belum bisa memberikan informasi detil mengenai kasus yang sedang didalami.
Juru Bicara KPK Ali Fikri membenarkan informasi mengenai pemeriksaan Aa Umbara tersebut. Semua perkembangan akan disampaikan setelah proses penyelidikan berlangsung.
"Sebagaimana informasi yang kami terima, benar ada permintaan keterangan yang bersangkutan terkait kegiatan penyelidikan oleh KPK," kata dia saat dihubungi wartawan, Selasa (10/11).
"Karena masih proses penyelidikan, kami belum bisa menyampaikan lebih lanjut mengenai kegiatan dimaksud. Perkembangannya nanti kami akan informasikan lebih lanjut," ia melanjutkan.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah KBB Asep Sudiro menegaskan belum menerima surat panggilan dari KPK. Mereka masih fokus melakukan berbagai pembahasan dengan anggota dewan.
"Bagian Hukum tidak pernah menerima surat panggilan apapun dari KPK," ucap Asep.
Sebelumnya, Ketua KPK, Firli Bahuri menyatakan akan menahan dua kepala daerah. Mereka adalah Bupati dan Walikota meski belum diungkap daerah mana. "Minggu depan ini ada dua orang lagi bupati dan wali kota," kata dia saat webinar, Selasa.
Sejauh ini, pada tahun 2020, lembaga yang dipimpinnya sudah menahan tiga kepala daerah. Di antaranya Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman yang diduga terlibat dalam kasus suap terkait pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018.
Firli mengungkapkan, berdasarkan catatannya, sudah ada sebanyak 19 gubernur dari 34 gubernur serta 122 bupati wali kota terjerat kasus korupsi.
“KPK juga mencatat bahwa 26 dari 34 provinsi telah terjadi kasus korupsi sepanjang 2004 sampai 2020. Dari 34 provinsi, sebanyak 26 provinsi terjadi korupsi, kalau begitu hanya delapan yang tidak," katanya.
(mdk/rhm)