LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
  1. PERISTIWA

Bupati Batu Bara kena OTT, Menteri Tjahjo klaim pengawasan sudah optimal

Politisi PDI Perjuangan ini menilai, pihaknya sudah mengawasi secara optimal dan menginstruksikan kepada jajaran Wali Kota, Bupati, DPRD mencermati area rawan korupsi dengan seksama. Di mana beberapa yang menjadi titik rawan korupsi adalah belanja barang dan jasa, jual beli jabatan dan fee dari pihak ketiga.

2017-09-14 16:43:39
Tjahjo Kumolo
Advertisement

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan kekecewaannya karena Bupati Batu Bara OK Arya Zulkarnain terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun dia memastikan pengawasan terhadap tindak pidana korupsi sudah optimal.

"Menyesal terus kecewa tetapi mau apa lagi? Instruksi sudah, pengawasan sudah, saber pungli sudah, setiap pertemuan mulai dari presiden sampe Kemendagri, Kemenkopolhukam selalu mengingatkan untuk hati hati tapi ya gimana," katanya saat ingin Rakor permasalahan Papua terkait Pilkada 2018 di Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Kamis (14/7).

Politisi PDI Perjuangan ini menilai, pihaknya sudah mengawasi secara optimal dan menginstruksikan kepada jajaran Wali Kota, Bupati, DPRD mencermati area rawan korupsi dengan seksama. Di mana beberapa yang menjadi titik rawan korupsi adalah belanja barang dan jasa, jual beli jabatan dan fee dari pihak ketiga.

"Nah bagaimana? Pengawasan udah optimal, instruksi sudah optimal termasuk diri saya sendiri termasuk seluruh jajaran Kemendagri, Wali Kota, bupati, Gubernur DPRD yang bagian dari pada Kemendagri yang kami ingatkan daerah rawan korupsinya harus dicermati," tuturnya.

Kini, Tjahjo menunggu putusan Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan hasil penetapan status tersangka. Setelah itu keluar maka dia akan menunjuk Pelaksana Tugas (Plt), agar tidak ada kekosongan kepemimpinan.

"Biasanya setelah diumumkan resmi oleh KPK, besoknya kami terima, langsung kami lihat supaya jangan ada kekosongan pemerintahan," tutupnya.(mdk/fik)

Kontak Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Metodologi Riset Workstation Disclaimer Syarat & Ketentuan Privacy Kode Etik Sitemap

Copyright © 2024 merdeka.com KLY KapanLagi Youniverse All Right Reserved.