BPN Sebut Prabowo Bakal Pisahkan Kementerian Perumahan Rakyat dengan PU
Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Sudirman Said mengatakan, Capres-Cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno akan memisahkan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dengan Kementerian Perumahan Rakyat (PR).
Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Sudirman Said mengatakan, Capres-Cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno akan memisahkan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dengan Kementerian Perumahan Rakyat (PR). Hal itu akan dilakukan jika Capres-Cawapres nomor urut 02 terpilih atau unggul dari lawannya pada April 2019.
Sebelumnya, Kementerian PR sempat berdiri secara terpisah dengan Kementerian PU. Lalu, di era Jokowi lah dua kementerian itu digabung menjadi Kementerian PUPR. Selain itu juga Prabowo akan memisahkan kembali Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup.
"Sebenarnya sejak orde baru itu Kementerian (Perumahan Rakyat) yang sangat dibutuhkan masyarakat," kata Sudirman di Media Center pemenangan Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya I, Jakarta, Senin (18/2).
Ia pun mengungkapkan, sejak dijadikannya Kementerian PUPR, tugas pokok daripada perumahan rakyat seperti dilupakan dan mengalami banyak perubahan. Hal itu juga diakui oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
"Ketika digabung dengan Kementerian PU yang begitu besar urusannya, perumahan jadi tertinggal. Dan itu sendiri diakui oleh Menteri PUPR ketika kita mendapat informasi dari sidang di Komisi V memang rumah ketinggalan, air ketinggalan," ungkapnya.
Jika nantinya Prabowo-Sandi dipercayai oleh masyarakat dalam memimpin Indonesia nanti. Mereka berjanji akan melakukan pembenahan dan menghidupkan kembali fungsi dari perumahan rakyat dan lainnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
"Jadi kita ingin kembali kepada urusan yang berdasar pada rakyat. Jadi itu akan kita hidupkan kembali. Iya (akan banyak berubah) begitu, itu kan memang kita punya ruang untuk restrukturisasi ada beberapa (Kementerian) yang akan diubah sesuai undang-undang," pungkasnya.
Baca juga:
Penjelasan Mendag Soal Pengubahan Aturan Impor Beras Tudingan Prabowo
Gubernur Non Aktif Aceh Beberkan Lahan Ratusan Ribu Hektare Milik Prabowo Bermasalah
KPU Tegaskan Tak Ada Capres Gunakan Earpiece Saat Debat
Ma'ruf Amin Setuju Prabowo Kembalikan Lahan Untuk Dibagikan ke Masyarakat
Sandi Klaim Prabowo Sampaikan Gagasan yang Berpihak ke Rakyat di Debat Capres