BP2MI Ajak TNI/Polri dan Imigrasi Serius Berantas Mafia Modus Penempatan Kerja Ilegal

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), meminta semua pihak melawan segala tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus penempatan kerja. Ditengarai, penempatan pekerja Indonesia ke luar negeri secara ilegal, melibatkan aparat untuk memperoleh sejumlah uang.

2021-05-29 12:05:00

BP2MI

Untuk itu, Kepala BP2MI Benny Ramdhani meminta seluruh aparat penegak hukum bertindak tegas. Agar para mafia yang melibatkan kekuasaan dengan nominal uang yang besar itu, tidak lagi bermain-main dengan aturan negara.

"Tentu Polri sebagai instrumen penegak hukum serius, Polri tidak boleh kalah sebagai instrumen penegak hukum di negeri ini dan kita tidak boleh membiarkan para mafia dan sindikat ini. Sehingga kita ingin membuktikan ayo TNI-Polri, Imigrasi, kementerian Luar negeri, termasuk BP2MI. Kita tidak boleh kalah melawan para mafia melawan para sindikat," tegas Benny di terminal 3 Bandara Soekarno -Hatta, usai menjemput 22 PMI Repatriasi dari Suriah.

Diakuinya, bisnis kotor penempatan kerja ilegal itu, mendatangkan rupiah yang cukup besar. Dia menyebutkan, setiap PMI yang ditempatkan mendapatkan keuntungan hingga Rp20 juta untuk setiap orang.

"Ini bisnis kotor, bisa dibayangkan untuk keuntungan 1 PMI berangkat itu Rp20 juta. 10 juta untuk para bandarnya atau pengusahanya. 10 juta yang dibagi ke hengki-tengki yang memiliki kekuasaan," tegas dia.

Menurut dia, sekarang ini, Indonesia dalam situasi darurat penempatan pekerja ilegal. Sehingga diperlukan komitmen bersama untuk melindungi rakyat Indonesia.

"Caranya adalah Panglima TNI, Kapolri, para pimpinan lembaga/kementerian, termasuk badan berkomitmen. Bahwa sekali lagi hukum keselamatan jiwa warga negara adalah hukum tertinggi, intinya di situ," tegas Benny.

(mdk/bal)