Besok, Wiranto undang Kapolri, Panglima TNI dan KaBIN bahas 5 ribu senjata

Besok, Wiranto undang Kapolri, Panglima TNI dan KaBIN bahas 5 ribu senjata. Menurut Wiranto, rencana pengadaan 5.000 pucuk senjata sebetulnya bukan masalah. Hanya saja, sejumlah lembaga tidak melakukan koordinasi dengan baik.

2017-10-02 17:01:43

wiranto

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto akan memanggil kembali Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Kepala Badan Inteligen Negara untuk menyelesaikan isu pengadaan 5.000 pucuk senjata. Ini dilakukannya setelah Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar perselisihan di antara kementerian dan lembaga diselesaikan terlebih dahulu di tingkat Menko.

"Rencana rapat besok ya, semua saya undang. BIN, Kapolri, Panglima TNI, kemudian dari Menteri Pertahanan, dari Pindad, Bea Cukai, dan sebagainya," ungkap Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/10).

Mantan Ketua Umum Partai Hanura ini menekankan, rencana pengadaan 5.000 pucuk senjata sebetulnya bukan masalah. Hanya saja, sejumlah lembaga tidak melakukan koordinasi dengan baik.

"Bukan masalah sebenarnya, hanya perlu kita koordinasikan dengan lebih teliti, lebih jelas, dan kita putuskan dalam suatu keputusan yang tidak melanggar Undang-Undang," ujarnya.

Saat ini, Wiranto sudah meminta kepada pimpinan lembaga untuk tidak berkomentar lagi soal isu pengadaan 5.000 pucuk senjata. Selain itu, isu-isu yang tidak memberikan manfaat baik untuk pembangunan nasional tidak perlu direspons.

"Kita berusaha menepis, menghindari isu-isu yang enggak perlu, isu-isu yang hanya membuat satu sama lain berselisih, yang menghabiskan energi kita," ucapnya.

Kemenko Polhukam sendiri, lanjut dia, akan terus memberikan penjelasan gamblang kepada masyarakat soal isu-isu yang beredar. Di samping itu, terus membangun komunikasi yang baik di internal lembaga dan kementerian.

"Sekarang banyak spekulasi berkembang yang sebenarnya secara nyata tidak begitu. Itu yang saya kira kita tidak membicarakan yang itu lagi di depan masyarakat," tuntasnya.

(mdk/eko)